Liputan6.com, Jakarta Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Dardak, mengaku akan merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun depan. Penambahan aparatur negara ini dipastikan untuk posisi jabatan yang dibutuhkan sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penambahan CPNS di Trenggalek seiring rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka penerimaan CPNS sekitar 250 ribu orang pada 2018.
Baca Juga
Advertisement
"Oh ya, kita mau dong menambah (CPNS). Saya sudah bicara dengan Menpan RB dua minggu lalu," ujar Emil usai menghadiri acara Indonesia Economic Quarterly di Energy Building SCBD, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Dia mengaku masih menghitung kebutuhan CPNS di tahun depan yang akan diajukan ke Kemenpan RB. Namun, dipastikan ini tidak akan mencapai ratusan CPNS.
"Tidak sampai ratusan. Saya juga harus hati-hati tidak mau gemuk juga (organisasi). Kita benar-benar saksama, hanya mengisi posisi yang defisit dan benar-benar dibutuhkan seperti teknik sipil," ucap calon Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Emil lebih jauh mengaku, Pemerintah Daerah Trenggalek menggelontorkan anggaran Rp 606 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Dana tersebut berasal dari nilai Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat sebesar Rp 890 miliar.
"Anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan mencapai Rp 606 miliar. Duitnya banyak bukan karena kita tidak efisien, tapi itu untuk membayar gaji dan tunjangan mayoritas guru dan tenaga kesehatan," jelas Suami dari artis Arumi Bachsin ini.
Ada Ketimpangan
Saat ini, Emil mengaku, ada ketimpangan di daerahnya mengenai alokasi PNS. Ada yang mengalami surplus atau kelebihan jumlah PNS, tapi ada daerah yang defisit atau kekurangan.
"Kita sedang perbaiki dengan sistem e-formasi karena ada ketimpangan, ada yang kurang dan lebih. Kita butuh teknik sipil atau jabatan lain yang butuh keahlian karena sangat vital," paparnya.
Selain untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, ucap Emil, DAU Rp 890 miliar itu juga dialokasikan 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp 89 miliar untuk desa.
"Sisanya untuk membayar listrik, operasional rutin untuk pelayanan masyarakat. Ini sudah mepet. Kita bukan ingin manja dengan DAU, karena kita berupaya untuk melakukan efisiensi seperti penghematan perjalanan dinas dan lampu jalan umum, serta lainnya," tandas dia.
Advertisement