Liputan6.com, Jakarta Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 tercatat US$ 341,5 miliar. ULN tersebut tumbuh sebesar 4,8 persen (yoy).
Dikutip dari keterangan Bank Indonesia (BI), Sabtu (16/12/2017), berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik (pemerintah dan bank sentral).
Baca Juga
Advertisement
ULN sektor swasta tumbuh stabil sebesar 1,3 persen (yoy) atau sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya.
Sementara ULN sektor publik tumbuh 8,4 persen (yoy). Angka itu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 8,5 persen (yoy).
Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir Oktober 2017 masih aman karena tetap didominasi ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,3 persen dari total ULN dan pada akhir Oktober 2017 tumbuh 3,9 persen (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya (3,7 persen yoy).
Lalu, ULN berjangka pendek tumbuh 10,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (12,6 persen yoy).
Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77 persen, relatif sama dengan pangsa bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun 2016.
"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Oktober 2017 tetap terkendali. Hal ini tecermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Oktober 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers," tulis keterangan tersebut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani Tarik Utang Lebih Awal Senilai Rp 54 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menarik utang lebih awal (prefunding) senilai US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 54 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS). Dana ini berasal dari penjualan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara di 2018.
Dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/12/2017), pemerintah sukses menjual SUN dalam mata uang dolar AS senilai US$ 4 miliar.
Adapun transaksi penjualan US$ 4 miliar surat utang ini terdiri atas tiga seri surat utang. Pertama, seri RI0123 senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,5 triliun dengan tingkat kupon 2,950 persen dan tingkat imbal hasil (yield) 3,000 persen. Tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada 11 Januari 2023.
Pemerintah berhasil menjual surat utang seri kedua, RI0128 senilai US$ 1,25 miliar atau sekitar Rp 16,88 triliun dengan tenor 10 tahun dan jatuh tempo 11 Januari 2028. Tingkat kupon 3,500 persen dan tingkat imbal hasil 3,550 persen.
Ketiga, seri RI0148 senilai US$ 1,75 miliar atau sekitar Rp 23,63 triliun. Tenor 30 tahun dan jatuh tempo 11 Januari 2048. Tingkat kupon dipatok 4,350 persen dan imbal hasil 4,400 persen.
Penerbitan obligasi ini memperoleh peringkat investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat global, yakni peringkat Baa3 dari Moody's, BBB- dari Standard & Poor's, dan BBB- dari Fitch.
Pemerintah memanfaatkan sentimen positif investor untuk melakukan kebijakan prefunding dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) pada akhir 2017 guna menjamin ketersediaan anggaran pada awal 2018. Dengan melakukan transaksi pada minggu pertama Desember ini, pemerintah pun memanfaatkan momentum strategis sebelum adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed.
Advertisement
