Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan pajak mencapai Rp 983,54 triliun hingga November 2017. Angka tersebut sekitar 76,6 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan merinci, untuk pajak penghasilan (PPh) hingga bulan ke-11 baru mencapai Rp 561,58 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu pada periode yang sama.
"PPh Rp 561,58 triliun, dibanding 2016 -4,54 persen. Tapi realisasi di 2016 ada dari tax amnesrty sekitar Rp 100 triliun," ujar dia di Kantor Direktorat Jendera Pajak (DJP), Jakarta, Senin (18/12/2017).
Baca Juga
Advertisement
Sementara untuk pajak pertambahan nilai (PPN), kata Robert, mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hingga November 2017, realissi PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 401,53 triliun, atau 84,45 persen dari target di APBNP 2017 yang sebesar Rp 475,48 triliun.
"PPN menunjukkan denyut ekonomi yang membaik. Sebagian juga menggambarkan tambahan basis PPN akibat tax amnesty," kata dia.
Sementara itu, untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga November 2017 realisasinya telah mencapai Rp 14,63 triliun dari target 15,41 triliun. Dan untuk penerimaan pajak lain telah mencapai Rp 6,09 triliun dari target Rp 8,7 triliun.
"Jadi kinerja penerimaan cukup menggembirakan di akhir November 2017," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.619 Triliun hingga November 2017
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga pekan kedua 2017, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.619,6 triliun atau 77,2 persen dari asumsi belanja di tahun ini yang sebesar Rp 2.080,5 triliun.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan, realisasi belanja negara tersebut tumbuh 5,3 persen dibanding realisasi pada periode yang sama di 2016.
"Kinerja realisasi APBNP 2017 sampai dengan minggu kedua November masih cukup baik. Dari sisi belanja telah mencapai Rp 1.619,6 triliun," ujar dia di Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Desember 2017.
Dia menuturkan, capaian realisasi belanja negara ini didorong oleh kebijakan percepatan belanja K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja K/L mencapai 71,8 persen, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai 85,1 persen.
Untuk pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 398,3 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 299,8 triliun atau sekitar 2,22 persen.
"Kebijakan lelang dini serta percepatan pelaksanan pembangunan infrastruktur mempengaruhi kenaikan belanja negara," kata dia.
Untuk penerimaan perpajakan, lanjut Kunta, hingga saat ini masih sesuai dengan ekspektasi, salah satunya karena adanya dukungan dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Penerimaan perpajakan hingga November telah mencapai Rp 1.319,8 triliun atau 76 persen dari target.
"Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan PPh orang pribadi tumbuh 46 persen, PPN tumbuh 14,8 persen. Kemudian kepatuhan wajib pajak juga meningkat," ungkap dia.
Selain itu, berbagai capaian dari program prioritas K/L juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti penyaluran JKS-KIS kepada 91,7 juta orang, penyaluran dana PKH untuk 5,9 juta kelurga, penyaluran BOS bagi 16,4 juta siswa dan meng-cover 364,4 ribu mahasiswa dalam program Bidik Misi.
Selain itu juga sepanjang 611 km jalan baru telah dibangun, 3 bandara telah dioperasikan dengan 8 bandara dalam proses penyelesaian, serta 204,9 KMsp rel kereta telah dibangun.
Advertisement
