Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menginginkan posisi mantan Ketua Umum Setya Novanto dibahas di musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang diselenggarakan pada 29-20 Desember 2017.
Akbar menyebut korupsi merupakan tindakan yang diharamkan oleh Golkar. Hasil pembahasan posisi Setya Novanto, nantinya merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Ketua nonaktif DPR itu.
Advertisement
"Itu satu tindakan tercela, apalagi kalau tindak korupsi yang sudah memiliki hukum tetap," kata Akbar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).
Menurut dia, pembahasan itu nantinya dapat dijadikan suatu masukan atau saran nantinya untuk partai berlambang pohon beringin agar lebih baik. Ini, lanjut dia, menjadi peringatan bagi kader lainnya.
"Itu supaya dijadikan bahan untuk kepemimpinan DPP yang akan datang. Supaya juga bisa menghindari hal-hal yang sama," ucap Akbar.
Sebelumnya, Setya Novanto telah mengundurkan diri sebagai Ketua dan Ketua DPR RI. Hal itu dikarenakan dirinya yang terlibat dalam kasus e-KTP dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.
Solusi Ketegangan
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar adalah solusi terbaik buat partai ini.
"Solusi terbaik untuk memperbaiki ketegangan-ketegangan juga masalah masalah dan merehabilitasi nama Partai Golkar, yaitu mengubah atau mengganti pimpinan dengan munaslub," ucap JK di Istana Wapres, Jakarta, Senin (18/12/2017).
JK menyatakan, dengan adanya munaslub, maka renegerasi kepengurusan akan berlangsung alamiah.
"Selalu regenerasi sebenarnya. Itu alamiah saja regenerasi itu," jelas JK.
JK enggan campur tangan soal masa jabatan Airlangga Hartarto. Dia menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada internal Partai Golkar.
"Biarlah mereka yang memutuskan," pungkas JK.
Advertisement
Dinamika
Rapat Paripurna dalam Rapimnas Golkar 2019 sudah diketuk palu oleh Ketua Umum terpilih Airlangga Hartarto. Dia menyebut agenda di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar sudah dipastikan.
"Poinnya adalah mengenai hasil rapat Pleno Golkar, di mana terkait pengisian pimpinan yang lowong dan ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar. Kedua ditetapkannya terkait jadwal Munaslub. Itu pun sudah diterima secara aklamasi," kata Airlangga usai menutup rapat paripurna Rapimnas di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Agenda ketiga, sambung dia, terkait dukungan terhadap Jokowi dalam kontestasi periode 2019-2024. "Dan keseluruhan keputusan itu diambil secara aklamasi," ujar dia.
Terkait apakah hanya ada calon tunggal ketua umum Golkar dalam Munaslub, Airlangga menyerahkan kepada Munaslub. "Calonnya nanti pada saat Munaslub kita lihat," jelas Airlangga.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
