Airlangga: Tak Ada Faksi Lagi, Golkar Solid Hadapi Pemilu

Airlangga mengharapkan adanya konsolidasi organisasi mulai tingkat pusat hingga daerah dapat dijadikan sebagai momentum kebersamaan.

oleh Ika Defianti diperbarui 20 Des 2017, 12:43 WIB
Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartanto (kedua kanan) menerima dokumen dari pengurus Golkar saat sidang paripurna Munaslub Partai Golkar di Senayan, Jakarta ,Selasa (19/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pengambilan keputusan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 19-20 Desember 2017 lebih cepat dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya.

"Keputusan yang diambil dalam Munaslub hari ini salah satu yang tercepat yang dilakukan oleh Partai Golkar," kata Airlangga di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Menteri Perindustrian itu mengatakan, keputusan Munaslub seluruhnya juga dilakukan secara aklamasi. Karena itu, dia mengharapkan adanya konsolidasi organisasi mulai tingkat pusat hingga daerah dapat dijadikan sebagai momentum kebersamaan.

"Diharapkan konsolidasi organisasi di tingkat pusat, nasional, daerah, kota, kecamatan bisa solid," ujar dia.

Tak hanya itu, Airlangga juga menyatakan Munaslub ini sebagai momentum untuk kebangkitan Partai Golkar dalam mengabdi menuju tahun politik dengan tampil solid.

Hal ini untuk mematahkan anggapan adanya faksi-faksi di internal partai yang identik dengan warna kuning itu.

"Kita tidak punya kelompok-kelompok lagi. Yang ada Munaslub sepakat bulat dan untuk menghadapi pemilu," ucap Airlangga.


Agung dan Idrus

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (tengah) didampingi jajaran Fraksi Partai Golkar memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Agung dan Idrus

Sementara itu, sempat beredar draft kepengurusan Partai Golkar yang baru. Nama Agung Laksono disebut menjadi Dewan Pertimbangan Presiden bersama Idrus Marham yang menjadi Menteri Sosial.

Keduanya disebut diminta partai untuk penempatan dan penugasan kader dalam jabatan publik. Terkait hal itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan belum mendengar hal itu.

"Saya enggak tahu. Saya enggak tahu benar. Enggak ada kasak-kusuk, enggak ada. Dewan Pertimbangan DPP Golkar sajalah. Belum, belum (dapat info). Kita lihat nantilah," ucap Agung kepada Liputan6.com, Rabu (20/12/2017).

Saat ditegaskan kembali apakah siap jika diminta presiden? Dia menuturkan akan melihat perkembangan saja.

"Saya enggak ada sama sekali (kabar tersebut). Belum dengar apa-apa. Kita lihat perkembangan saja nanti," tegas Agung.

Sementara Idrus Marham saat dikonfirmasi, hanya memberikan sinyal bahwa memang ada pergantian yang membuatnya tersingkir.

"Tidak boleh di antara kita harus jadi ketua umum, sekjen dan lainnya. Kan, itu hanya satu. Kalau terlalu banyak mau, lalu kemudian tidak mau legawa, dan tidak mau arif melihat masalah ini, saya kira enggak bisa," tutur Idrus.


Kader Muda Golkar

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberi sambutan usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara PMI dan BPOM di Jakarta, Senin (20/11). Kepala BPOM juga menyerahkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik kepada PMI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bukan hanya kedua orang itu. Mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla atau JK disebut juga akan diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.

Meski demikian, JK terkesan menolak untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan kepada yang lebih muda.

"Itu pernah saya urus dulu Golkar lama, saya kira banyak yang muda-muda," ungkap JK.

Diketahui, dalam Munaslub Golkar disebut selain mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar, juga dibahas masalah kepengurusan, di mana akan terjadi revitalisasi atau pergantian kepengurusan.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya