Liputan6.com, Riyadh - Di tengah krisis Yerusalem, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke Arab Saudi. Pada Rabu, 20 Desember waktu setempat, Abbas bertatap muka dengan Raja Salman. Keduanya bertemu di Istana Al-Yamamah di Riyadh.
Dalam pertemuan tersebut, Raja Salman menegaskan kembali dukungannya akan hak sah rakyat Palestina untuk membangun sebuah negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.
"Selama pertemuan, Presiden (Abbas) memberi penjelasan mengenai perkembangan terakhir dan kontak yang dilakukannya untuk melindungi Yerusalem dari bahaya yang ditimbulkan oleh pengakuan Presiden AS Donald Trump atas wilayah itu sebagai ibu kota Israel," ucap situs berita resmi Palestina, Wafa, seperti dikutip dari timesofisrael.com, Kamis (21/12/2017).
Tidak hanya bertemu dengan Raja Salman, menurut Wafa, Presiden Abbas juga bertatap muka dengan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman.
Baca Juga
Advertisement
Arab Saudi sendiri menentang keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Riyadh menyebut kebijakan Trump "tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab".
Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017. Langkah yang diambilnya tersebut ditentang dunia internasional, termasuk sekutu dekat AS, yakni Inggris dan Prancis.
Satu-satunya pihak yang memuji "kenekatan" Trump adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Putra Mahkota Saudi Diisukan Tawarkan Abu Dis Jadi Ibu Kota Palestina
Beberapa waktu lalu, muncul sejumlah laporan yang mengabarkan bahwa Arab Saudi mengajukan sebuah inisiatif perdamaian antara Israel dan Palestina dengan menawarkan Abu Dis sebagai ibu kota masa depan Palestina.
Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan keinginan rakyat Palestina yang mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
Seperti dilansir middleeastmonitor.com pada 6 Desember 2017, The New York Times melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menggagas prakarsa perdamaian tersebut saat kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Riyadh November lalu.
Berdasarkan inisiatif perdamaian tersebut, rakyat Palestina akan mendapatkan sebuah negara yang tidak bersebelahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza di mana mereka hanya memiliki kedaulatan parsial. Sementara, mayoritas permukiman Israel di Tepi Barat akan tetap ada.
Prakarsa perdamaian tersebut tidak memberikan pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang hidup di negara lain hak untuk kembali ke Israel.
Menurut surat kabar The New York Times, Pangeran Mohammed bin Salman memberikan tenggat dua bulan bagi Abbas untuk merespons tawarannya.
Abu Dis adalah kota Palestina di dekat Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Menurut Kesepakatan Oslo, kota itu diklasifikasikan sebagai Area B yang dikelola oleh dua belah pihak, yakni Israel dan Otoritas Palestina.
Inisiatif perdamaian yang ditawarkan Putra Mahkota Arab Saudi tersebut dikabarkan memicu kemarahan publik.
Namun, belakangan kabar ini dibantah oleh Duta Besar Palestina untuk Arab Saudi. Ia menyebut laporan tersebut tidak berdasar. Sementara, pejabat lainnya menegaskan bahwa rumor itu dimaksudkan untuk merusak hubungan Arab Saudi-Palestina.
Advertisement
