Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta para pengembang untuk lebih bertanggungjawab terhadap pembangunan rumah bagi konsumennya.
Sebab menurut dia, selama ini banyak muncul keluhan dari masyarakat soal proses pembangunan rumah yang tak kunjung rampung meski telah ada akad beli atau kredit rumah.
Baca Juga
Advertisement
"Ke depan. Saya ingin lindungi konsumen. Dalam arti banyak sekali komplain soal para pengembang. Sudah akad tapi belum juga dibangun. Sudah dibangun belum bisa ditempati," ujar dia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Terlebih lagi, lanjut Basuki, jika rumah yang dibeli oleh masyarakat tersebut menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Itu artinya ada uang negara yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh pengembang.
"Apalagi kalau pakai FLPP ada uang negara di situ, saya bertanggung jawab untuk melindungi. Bukan kami yang mengarahkan. Kami hanya memilah pengembang-pengembang mana yang kira-kira eligible, bisa diajak kerja sama pengembangan perumahan FLPP ini," dia menuturkan.
Oleh sebab itu, jika menggunakan skema FLPP, kata Basuki, maka pihaknya menugaskan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk mengawasi proses pembangunan perumahannya.
"Nanti dari PPDPP atau Ditjen Pembiayaan Perumahan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fisiknya. Indikator keberhasilan tidak hanya penyaluran kredit tapi juga kualitas huniannya. Kita harus menyediakan rumah yang layak huni untuk konsumen," tandas dia.
Kementerian PUPR Jamin Data Program Sejuta Rumah Akurat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan data pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah akurat. Hingga 4 Desember 2017, sebanyak 765.120 unit rumah telah terbangun.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, berdasarkan perhitungan, sebanyak 70 persen rumah tersebut diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Perhitungan yang kita lakukan selama 2017 dari 765.120 unit itu 70 persen untuk MBR sisanya adalah non-MBR," kata dia di Kementerian PU-PR Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Terdapat sejumlah metode untuk menghitung realisasi Program Sejuta Rumah. Pertama, dia mengatakan, mendata terlebih dahulu rumah-rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
Rumah tersebut terdiri dari berbagai jenis seperti rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, dan sebagainya.
Kedua, pihaknya mendata rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah. Dia bilang, pelaporan tersebut kini menggunakan mekanisme online.
Selanjutnya, data juga berasal dari asosiasi pengembang seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembangan Rumah Sehat Nasional (Apernas).
Advertisement
