Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku aneh dengan dicoretnya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, bukan hanya anggaran tim gubernur yang dicoret.
"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki, dan Pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Advertisement
Anies mengaku masih mencoba memahami ada apa dengan Kemendagri sehingga mencoret TGUPP.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini nggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macem-macem," ungkap Anies.
Mantan Mendikbud itu mengatakan akan mempelajari dokumen yang sudah dievaluasi Kemendagri itu.
"Bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari, dan silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan ketika Gubernur keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," ucap Anies Baswedan.
Anggaran Rp 28 Miliar
Anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28,5 miliar disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Sehingga anggaran itu tetap masuk dalam RAPBD 2018.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, susunan anggota tersebut tetap bertambah menjadi 73 orang.
"Sudah (fix) 73," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu 29 November 2017.
Menurut Sandiaga, peraturan gubernur tentang TGUPP versi Anies-Sandi sudah diperbarui.
"Sudah ditindaklanjuti, jadi pergubnya ada dulu, jumlahnya ya sesuai dengan rencana kita dan oleh karena itu prosesnya bisa jalan di DPRD. Pergubnya sudah diperbaharui dari pergub sebelumnya," ujar Sandi.
Namun, Sandi belum mau membeberkan daftar nama yang masuk dalam TGUPP Anies-Sandi. "Belum, belum ada," ucapnya.
Advertisement
Anggaran Melonjak
Anggaran TGUPP melonjak 14 kali lipat menjadi Rp 28,5 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.
Anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem Bestari mengatakan kenaikan anggaran dan jumlah anggota tim tersebut, mencerminkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak.
Hal tersebut menurutnya berbeda dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang percaya diri dengan kemampuannya sehingga tak membutuhkan banyak masukan dari banyak tim gubenrur.
"Itu Ahok PD, sedangkan yang sekrang butuh banyak mendengar," kata Bestari.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
