Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Nabire, Papua. Dengan demikian, diharapkan pelabuhan tersebut bisa menjadi pelabuhan penghubung antara Papua dan wilayah lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal itu usai meninjau Pelabuhan Nabire, pada Kamis, 21 Desember 2017. Menurut dia, perluasan tersebut akan menjadikan Pelabuhan Nabire sebagai pelabuhan penghubung bagi enam kabupaten di sekitarnya.
"Kalau itu dikerjakan saya kira akan bertumpu pada Pelabuhan Nabire ini dan akan tersebar ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Baca Juga
Advertisement
Jokowi menyatakan para bupati telah menemui dirinya untuk menjelaskan pentingnya Pelabuhan Nabire. Sebab, pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi akses penghubung kegiatan perekonomian masyarakat.
Bahkan, banyaknya perusahaan swasta yang sudah masuk ke Pelabuhan Nabire membuat bisnis di kawasan Nabire menjadi lebih feasible dan perekonomian di kawasan Nabire berpotensi meningkat.
"Yang paling penting adalah swasta mau masuk sini, bagus. Tadi ada swasta yang masuk ke sini, bawa roro sendiri, crane sendiri, itu bagus. Artinya ada minat ke sini itu bagus," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mewujudkan perluasan dan perbaikan Pelabuhan Nabire. Jokowi pun tak segan mengajak perusahaan swasta untuk bekerja sama mewujudkan Pelabuhan Nabire yang diimpikan masyarakat.
"Ini yang pertama untuk kargo ya 2018 akan dimulai, diperbaiki, dibenahi, dibesarkan. Termasuk terminal penumpangnya. Dan juga akan dikerjakan dengan swasta," ungkap dia.
Meskipun demikian, Jokowi mengakui masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang juga perlu dibangun. Selain itu, insentif bagi para perusahaan swasta yang akan berinvestasi saat ini di Pelabuhan Nabire juga belum tersedia.
"Mesti ada hitung-hitungan. Tadi saya tanya Pak Bupati, produk yang dibawa dari Nabire dan sekitarnya baik masuk ke Makassar, Surabaya, itu ikan, jeruk, kayu, juga pisang," ujar Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Targetkan Seluruh Desa Papua Sudah Terang pada 2018
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan seluruh wilayah desa di Papua dan Papua Barat bisa menikmati keberadaan listrik pada 2018. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire dan Jayapura.
Jokowi menuturkan, tingkat elektrifikasi rendah paling banyak ada di Indonesia Timur, yakni Papua. Jumlah desa yang masih belum teraliri listrik mencapai 2000 desa.
"Tadi Pak Menteri sudah menynggupi tahun depan. Bukan saya, Pak Menteri loh ya, tahun depan menyanggupi, tahun depan di desa di tanah Papua kurang lebih 2000 akan teraliri listrik," kata Jokowi saat ditemui di Nabire, Kamis 21 Desember 2017.
Jokowi melanjutkan, listrik yang akan didapat desa ini merupakan kerja sama dari PLN dan Kementerian ESDM. Masyarakat yang daerahnya belum teraliri listrik PLN akan diberikan lampu listrik berbahan solar cell atau tenaga surya bantuan dari ESDM.
"Ya, tadi diduetkan PLN dengan cara-cara tadi, memasang tiang, menarik transmisinya masuk ke desa. Tapi kalau lewat PLN aja berat dengan medan seperti itu, nanti makanya ESDM masuk dengan solar cell-nya. Nanti kita lihat ya akhir tahun 2018," tutur dia.
Di bawah pemerintahannya, Jokowi memang sedang menggenjot pembangunan, khususnya di daerah Papua. Hal ini dilakukan demi memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Supaya rakyat di Papua malam hari dapat menikmati penerangan, agar listrik, dan rakyat di desa dapat berperan. Anak-anak bisa belajar baik karena listrik ada," jelas Jokowi.
Jokowi berharap adanya PLTMG yang baru diresmikan juga akan dapat memberikan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat papua. Selain itu, PLTMG di Nabire dan Jayapura pun akan mampu meningkatkan iklim investasi di Bumi Cendrawasih
"Kemudian orang mau investasi di Papua atau di mana saja, berani masuk untuk bangun hotel, karena listriknya ada. Kalau tidak ada, orang akan mikir seribu kali, listrik jadi kunci investasi di Papua," ujar dia.
Pembangunan listrik pedesaan merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik.
Dalam dua tahun terakhir, PLN Wilayah Papua dan Papua Barat telah berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi Papua dari 45,93 persen menjadi 50,11 persen dan Rasio Desa Berlistrik dari 22,02 persen pada tahun 2015 menjadi 29,53 persen pada 2017.
Advertisement
