Liputan6.com, Canberra - Indonesia dikukuhkan menjadi Ketua ASEAN Canberra Committee (ACC) periode Januari-Juni 2018. Pengkukuhan ini diberikan dalam pertemuan ACC tingkat Duta Besar negara anggota ASEAN di Canberra, Kamis 21 Desember 2017.
Keketuaan Indonesia pada ACC mencerminkan kepercayaan perwakilan negara anggota ASEAN di Australia terhadap kepemimpinan Indonesia, terutama dalam menjalankan sejumlah program penting, salah satunya ASEAN-Australia Special Summit (AASS) yang akan diadakan di Sydney pada Maret 2018.
Advertisement
AASS akan dihadiri oleh seluruh kepala negara/pemerintahan dari negara anggota ASEAN, bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
Pelaksanaan AASS mendapat perhatian besar karena berkaitan dengan kepentingan strategis pemerintah Australia terhadap ASEAN, mengingat potensi kerja sama kemitraan di masa depan.
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, menyampaikan, kepemimpinan Indonesia tidak hanya dititikberatkan pada hubungan politik, tapi juga kerja sama ekonomi dan memperkuat hubungan people-to-people.
Indonesia akan mengoordinasikan partisipasi perwakilan negara anggota ASEAN pada sejumlah kegiatan internasional di Australia, seperti National Multicultural Festival 2018 ataupun Canberra Run 2018, yang diharapkan bisa meningkatkan peran ASEAN kepada publik di Australia.
Sementara itu, kerja sama di bidang ekonomi tecermin dari penyelenggaraan Business Summit dan SME Conference. Keduanya bertujuan untuk memperkuat networking kalangan bisnis negara anggota ASEAN.
ACC selama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan besar, di antaranya Perayaan 50 Tahun ASEAN yang diselenggarakan di Governor House, bersama Gubernur Jenderal Australia yang berperan sebagai tuan rumah.
“Melalui kerja sama di antara perwakilan negara anggota ASEAN di Canberra, termasuk dengan berbagai program sosial-budaya, pariwisata, kemasyarakatan dan pendekatan kepada Pemerintah dan Parlemen Australia, diharapkan ASEAN akan semakin dikenal oleh masyarakat Australia," tutur Dubes Kristiarto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/12/2017).
Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan Maritim Dunia
Sebelumnya, Indonesia juga terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2018-2019. Pemilihan ini dilakukan dalam sidang yang berlangsung pada Jumat, 1 Desember 2017 di London, Inggris.
"Tentu saja kita sangat bersyukur atas terpilihnya kembali Indonesia di Dewan IMO, terlebih lagi dengan kenaikan perolehan suara dan ranking dibandingkan periode lalu," tegas Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional, Rizal Sukmayang, saat memimpin delegasi Indonesia pada saat sidang pemilihan.
Duta Besar RI menekankan bahwa terpilihnya Indonesia menunjukkan pengakuan negara anggota IMO atas peran aktif Indonesia di sektor maritim global dan keberhasilan diplomasi RI di bidang tata kelola maritim global dan pencegahan pencemaran laut.
Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memainkan peran strategis dalam menentukan agenda dan kebijakan global di bidang kemaritiman, khususnya yang menjadi fokus dan mandat IMO.
Keanggotaan di IMO bertujuan pula untuk mewujudkan visi pemerintah RI sebagai global maritime fulcrum dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
Pemilihan anggota baru Dewan IMO dilakukan di sela-sela Sidang Majelis IMO ke-30 yang berlangsung pada 27 November hingga 6 Desember 2017 di London, Inggris.
Delegasi Indonesia yang hadir di Sidang Majelis IMO ke-30 terdiri dari perwakilan berbagai kementerian terkait, industri, dan asosiasi, seperti Pertamina, Pelindo, Pelni, dan INSA.
IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal.
Dewan IMO merupakan organ eksekutif organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi kerja dan kinerja organisasi. Dewan dipilih untuk jangka waktu dua tahun.
Terdapat tiga kategori anggota dewan IMO, yaitu Kategori A, B, dan C. Anggota Dewan pada Kategori A merupakan 10 negara anggota dengan armada terbesar.
Kategori B merupakan 10 negara lain dengan kepentingan terbesar dalam penggunaan jasa pelayaran.
Kategori C adalah 20 negara yang tidak termasuk dalam anggota Kategori A dan B, salah satunya Indonesia, tapi memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut atau navigasi dan yang pemilihannya ke dalam Anggota Dewan akan memastikan keterwakilan semua daerah geografis utama di dunia.
Advertisement
