Liputan6.com, Jakarta - Realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang Januari-15 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 1.132,3 triliun. Anggaran yang berasal dari penerimaan perpajakan dan utang tersebut disedot untuk pembangunan infrastruktur, menyejahterakan masyarakat, dan kegiatan produktif lainnya.
Dari keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Minggu (25/12/2017), jumlah penyerapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.132,3 triliun ini atau 84,3 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.343,1 triliun.
Baca Juga
Advertisement
Belanja tersebut sebagian terserap untuk pembangunan sumber daya manusia, sosial, dan infrastruktur dalam mewujudkan program prioritas pemerintah, antara lain:
1. Sebanyak 16,4 juta siswa telah mendapatkan manfaat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Sebanyak 7,5 juta siswa telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Sebanyak 1,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai
4. Sebanyak 364,4 ribu mahasiswa telah mendapatkan dana beasiswa dari program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi)
5. Sebanyak 91,7 masyarakat telah mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
6. Sebanyak 5,99 juta keluarga penerima manfaat melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)
7. Sebanyak 14,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima subsidi pangan
8. Pembangunan dan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus), seperti kapal apung, kapal perang Indonesia, kapal latih, dan kendaraan tempur atau kendaraan taktis yang tersebar di Kementerian Pertahanan dan Polri
9. Jalan baru yang telah dibangun sepanjang 611 km, jalan tol 24,5 km, dan jembatan 6.110 meter
10. Sebanyak 3 bandara siap dioperasikan, yakni Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan 8 bandara lainnya sedang dalam pembangunan.
Capaian dari anggaran belanja tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur berasal dari penerimaan perpajakan dan pembiayaan utang. Penerimaan pajak hingga 15 Desember ini mencapai Rp 1.058,4 triliun.
Sementara penerimaan dari bea dan cukai tercatat Rp 153,1 triliun pada periode yang sama. Selain dari penerimaan perpajakan, ada pula Penerimaan Negara Bukan PAjak (PNBP) yang sudah terkumpul Rp 281 triliun.
Tonton Video Pilihan Ini
Sudah Tarik Utang Rp 408 Triliun
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah menarik pembiayaan dari utang (netto) sebesar Rp 408,2 triliun sepanjang Januari-15 Desember ini. Realisasi pembiayaan itu terkait dengan proyek tertentu yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui Project Financing Sukuk sejumlah Rp 136,5 triliun.
Pembiayaan dari utang itu digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir dan drainase, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan atau rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA), serta pembangunan perguruan tinggi keagamaan.
Sedangkan realisasi pembiayaan melalui penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 32 triliun digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan bypass di Padang dan perluasan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) fase 1.
Selanjutnya, pembiayaan utang bersifat tunai sudah digunakan untuk mendukung pembiayaan belanja prioritas APBN, seperti belanja modal, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembangunan sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan hasil monitoring bidang kekayaan negara sampai dengan pertengahan Desember ini telah direalisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 6,5 triliun dari Rp 59,73 triliun yang dialokasikan pada APBN-P 2017. Tujuannya antara lain:
1. Pembangunan 78 Proyek Strategis Nasional, terdiri dari 43 ruas tol, 1 pelabuhan, 6 infrastruktur kereta api, 27 bendungan yang pengadaan tanahnya dibiayai pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 1,5 triliun dengan target Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 40 ribu unit
3. Proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), antara lain proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur, serta pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.
Advertisement
