Liputan6.com, Cilacap - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Jawa Tengah memverifikasi kerusakan akibat gempa yang mengguncang Pulau Jawa pada Jumat malam, 15 Desember 2017 lalu.
Verifikasi dilakukan mulai Rabu, 20 Desember 2017, hingga akhir pekan ini. Di Cilacap, gempa 6,9 Skala Ritcher menyebabkan 74 rumah roboh, 173 rumah rusak berat, 94 rusak sedang, dan 370 rusak ringan.
Kerusakan sebanyak itu menyebabkan Cilacap menjadi salah satu daerah paling terdampak gempa Jawa dengan total kerugian sementara mencapai Rp 8,9 miliar.
Baca Juga
Advertisement
Padahal, verifikasi baru dilakukan di 80 desa di 21 kecamatan Cilacap dari total 284 desa dan 15 kelurahan di 24 kecamatan di Cilacap. Adapun verifikasi dampak gempa di tiga kecamatan lainnya akan dilakukan mulai pekan ini.
Kepala Pelaksana Harian (Lakhar) BPBD Cilacap, Tri Komara Sidhy mengatakan selain merusak rumah warga, gempa juga merusak berbagai fasilitas umum seperti pasar dan sekolah.
Sebab itu, pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi rumah ke BNPB. Selain itu, BPBD Cilacap juga mengalokasikan bantuan rehabilitasi rumah pada Anggaran Pengeluran dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Cilacap 2018.
Tetapi, tak semua jenis kerusakan diusulkan. BPBD Cilacap hanya mengusulkan rumah yang roboh dan rusak berat. Adapun kerusakan sedang dan ringan sementara ini tak masuk skema bantuan.
"Yang masuk skema bantuan memang roboh dan rusak berat akibat gempa," Komara menerangkan, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (26/12/2017).
Saksikan video pilihan berikut ini:
Bantuan Sementara untuk Rumah Terdampak Gempa
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara terbatas juga sudah mulai mendistribusikan bantuan berupa bahan bangunan rumah (BBR). Antara lain berupa kayu kaso, abses dan semen.
Tak hanya Pemkab, bantuan juga datang dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/BUMD). Tetapi, jumlah bantuan tentu tak bisa mengkover seluruh dampak gempa Jawa.
"Sudah dimulai, untuk rumah roboh, sementara ini sudah didistribusikan oleh Forkominda, Muspida. Kemudian dari dunia usaha," ucap dia.
Usulan bantuan rehabilitasi rumah hanya bisa diaanggarkan pada APBD-Perubahan Cilacap 2018. Pasalnya, APBD Definitif sudah diketok palu. Sebab itu, anggarannya baru bisa dicairkan sekitar akhir tahun anggaran 2018.
Tri Komara mengklaim, sejumlah rumah roboh juga sudah memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dari Pemprov Jateng dan APBD Cilacap yang berasal dari dana darurat tanggap bencana.
Advertisement
Trauma Tsunami Pangandaran 2006
Dari provinsi, rumah roboh memperoleh bantuan sebesar Rp 15 juta, adapun rumah yang alami rusak berat Rp 10 juta per rumah. Sedangkan dari APBD Cilacap, rumah roboh memperoleh bantuan Rp 4 juta.
Lantaran keterbatasan anggaran, belum seluruh rumah terdampak memperoleh bantuan. Sebab itu, BPBD mengajukan bantuan rehabilitasi rumah ke BNPB.
Dia memperkirakan, pada semester pertama 2018, bantuan BNPB bisa didistrisbusikan kepada korban gempa.
Diketahui, Cilacap adalah salah satu daerah paling terdampak gempa 6,9 SR yang terjadi di perairan selatan Tasikmalaya. Bahkan saat gempa terjadi, puluhan ribu warga pesisir Cilacap mengungsi ke Perbukitan Jeruklegi setelah sirene peringatan dini tsunami meraung.
Bahkan hingga beberapa jam setelah peringatan dini tsunami dicabut pun, masih banyak masyarakat yang enggan kembali ke rumahnya.
Masyarakat pesisir Cilacap masih trauma. Pada 2006, tsunami Pangandaran juga menghantam Cilacap dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan hilang.
