Liputan6.com, Pekanbaru - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2005-2013 Abdullah Hehamahua menyampaikan, korupsi adalah sebuah bisnis menjanjikan sehingga bisa membuat orang kaya mendadak.
"Seseorang hanya bisa kaya mendadak karena melakukan korupsi. Kalau ada aparatur sipil negara yang punya mobil Mercy, hanya dua kemungkinan, warisan atau korupsi," ujar Hehamahua di Pekanbaru, Selasa (26/11/2017).
Advertisement
Hal itu disampaikan Abdullah Hehamahua dalam diskusi umum dan bedah buku karyanya "Jihad Memberantas Korupsi" yang diselenggarakan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau-Kepulauan Riau, Pusat Kegiatan HMI/Korps Alumni HMI Riau.
Korupsi, dinilainya, tidak hanya dilakukan pejabat tinggi tingkat nasional maupun daerah, namun sudah transnasional, antarnegara, sehingga menjadi kejahatan luar biasa yang harus diperangi secara jihad.
"Dampak korupsi itu juga luar biasa. Tidak hanya soal gangguan negara, tetapi juga mengganggu sampai ke rumah tangga," kata dia seperti dikutip dari Antara.
Hehamahua mengemukakan, dia secara sadar memilih diksi "jihad" pada judul bukunya karena dinilai sangat tepat dan mendalam melihat banyak yang salah kaprah dengan arti jihad.
Ketika orang bicara jihad, menurut dia, selalu dianggap teroris, anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), anti-Pancasila, radikalisme dan seterusnya. Padahal, ditegaskannya, jihad yang paling kecil itu adalah membuang duri di jalan sesuai sebuah hadist.
"Apakah ada kata teroris di sana? Membuang duri dari jalan tidak menyangkut tentang teroris, perang dan sebagainya. Tidak bolos kuliah, itu jihad. Membantu orang lain itu jihad," katanya.
Oleh sebab itu, ia menambahkan, dalam melawan korupsi harus dimulai dari melakukan sesuatu yang baik, meskipun kecil, selain selalu mencoba konsisten menolak sesuatu yang buruk.
Integritas Rendah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, sejumlah pemimpin daerah terjebak dalam tindak pidana korupsi karena integritas mereka rendah.
"Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi, kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing," katanya dalam sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu 15 Oktober 2017.
Menurut Saut, tidak terlampau sulit untuk mewujudkan hal tersebut, terutama bagi orang-orang yang memiliki integritas dan bersedia menjalankan perintah agama.
"Kami di KPK bahkan telah menjalin komunikasi dengan Bawaslu agar tercipta pemilu kepala daerah yang berintegritas sehingga ketika masuk ke bilik suara, masyarakat akan mampu memilih figur calon pemimpin tidak hanya berbasis pada popularitas dan isi tas alias transaksional saja," kata Saut.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
