Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pengusaha bergairah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel serta bauksit, usai mendapatkan insentif dari pemerintah.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, minat pengusaha meningkat seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Ini beserta turunannya Peraturan Menterian ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 6 Tahun 2017, dengan memberikan insentif bagi pengusaha yang membangun fasilitas pemurnian untuk dapat menjual bijih nikel kadar rendah.
Advertisement
"Insentif mampu mendorong minat pelaku usaha, untuk dengan sungguh-sungguh membangun fasilitas pemurnian baru atau bahkan mendorong existing smelter," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/11/2017).
Dia mengatakan hal tersebut terbukti dengan kenaikan kapasitas fasilitas pemurnian nikel, mencapai 28 juta ton bijih nikel. Smelter tersebut terdiri dari 11 perusahaan baru dan 2 perusahaan yang melebarkan usahanya (ekspansi).
Total investasi yang ditanamkan 13 perusahaan tersebut mencapai US$ 4,3 miliar atau Rp 56 triliun, dengan kapasitas input sebesar 28 juta ton bijih nikel.
Selain nikel, insentif turut memacu minat pembangunan smelter bauksit. Tercatat kini ada empat fasilitas pemurnian dengan nilai investasi US$ 4 miliar atau Rp 52 triliun. Ini menambah kemampuan pemurnian bauksit dalam negeri sebesar 13 ,7 juta ton.
"Pada komoditas bauksit, insentif peningkatan nilai tambah mampu mendorong investasi baru," tutur dia.
Tonton Video Pilihan Ini:
Jokowi-JK Bangun 245 Proyek Senilai Rp 4.197 Triliun
Pemerintah telah menyelesaikan lima proyek strategis nasional (PSN) per Juli 2017. Ratusan proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi, proses pengadaan, dan masih dalam tahap persiapan. Jumlahnya ada 245 proyek dan 2 program PSN dengan nilai investasi Rp 4.197 triliun.
"Proyek strategis nasional ada yang sedang disiapkan, dibangun, dan sudah selesai. Pembangunannya menyebar ke seluruh wilayah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Sebanyak 245 proyek dan dua program PSN berdasarkan evaluasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Perpres 58 Tahun 2017.
Terdiri dari pembangunan 74 proyek jalan, kereta 23 proyek, pelabuhan 10 proyek, bandara 8 proyek, kawasan ekonomi khusus 30 proyek, perumahan 3 proyek, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 3 proyek, air bersih dan sanitasi 10 proyek, bendungan 54 proyek, serta irigasi 7 proyek.
Adapula proyek teknologi 4 proyek, smelter 6 proyek, energi 12 proyek, pertanian atau kelautan 1 proyek. Sementara 2 program PSN, yakni 1 program kelistrikan 35 ribu Megawatt (MW) dan 1 program pengembangan industri pesawat terbang.
"Estimasi nilai investasinya Rp 4.197 triliun," ujar Darmin.
Darmin lebih jauh menyebut, penyebaran proyek strategis nasional meliputi Sumatera dengan 64 proyek senilai Rp 884 triliun, Jawa dengan investasi sebesar Rp 1.065 triliun untuk 93 proyek. Sebanyak dua program dan 12 proyek senilai Rp 1.320 triliun.
Kalimantan sebanyak 24 proyek dengan nilai investasi Rp 564 triliun, ada 27 proyek di Sulawesi senilai Rp 155 triliun, Bali dan Nusa Tenggara senilai Rp 11 triliun untuk 15 proyek, serta Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek senilai Rp 444 triliun.
Adapun dari 245 proyek dan 2 program PSN, realisasinya per Juli 2017, yakni proyek yang sudah selesai ada 5 proyek (5 persen), sedang dalam tahap konstruksi 130 proyek (63 persen), proses pengadaan 12 proyek (5 persen), dan dalam tahap persiapan 100 proyek (40 persen).
Advertisement
