Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menawarkan proyek Satelit Multifungsi Pemerintah senilai Rp 7,7 triliun kepada para investor. Proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini untuk membuka akses internet di wilayah tertinggal dan terpencil di Indonesia.
Kegiatan ini dinamakan Pre-Market Sounding proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Kemkominfo melalui Balai Penyediadan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berencana melakukan pengadaan Satelit Multifungsi Pemerintah dengan teknologi terbaru, yaitu HighThroughput Satellite.
Baca Juga
Advertisement
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Parulian Hutapea mengatakan, kegiatan Pre-Market Sounding adalah untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek serta mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan,” kata Tamba dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Masukan dari investor ini, sambungnya, kemudian menjadi bahan penyempurnaan prastudi kelayakan yang sedang disusun pemerintah. Tamba menjelaskan, investasi proyek Satelit Multifungsi ini sebesar Rp 7,7 triliun dengan masakonsesi 15 tahun.
Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).
Tamba mengaku, Pre-Market ini dihadiri sekitar 100 peserta, meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi,lembaga keuangan dan konsultan terkait. Katanya, ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri tertarik dengan proyek ini, antara lain Arianespace, Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd., PTSelindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik Satelit Nusantara, SES Network.
Adapula PT Damai Persada Investama, China Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, Telkomtelstra,Deloitte, PwC, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase perdagangan Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia.
Pelaksana Tugas Direktur Penataan Sumber Daya Kemkominfo, Denny Setiawan menceritakan, Indonesia sudah menggunakan satelit untuk komunikasi sejak 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan siaran pada 1974.
Selama ini, tambahnya, Kementerian dan Lembaga menggunakanlayanan data dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berkomunikasi. Layanan komunikasiyang disediakan tersebut memiliki kendala berupa jangkauan yang tidak dapat melayani daerah terpencil.
"Dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada fiber optik," tegas Denny.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah, lanjut Denny, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband).
"Untuk itu, satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta pemerintahan dalam negeri," papar dia.
Tonton Video Pilihan Ini
Menkominfo: Satelit High Throughput Indonesia Meluncur 2021
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berbicara mengenai satelit high throughput Indonesia yang bakal mengkover jaringan broadband di wilayah yang tak terkover proyek Palapa Ring.
"Rencananya (meluncur) 2021. Jadi dari sekarang ini kami menyiapkan proses pengadaan, termasuk slot-nya. Keputusannya nanti pertengahan 2018, nanti kami akan tahu slot-nya yang mana," kata Rudiantara saat ditemui usai konferensi pers Japan-Indonesia Innovation Meet Up Event di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Menurut pria yang kerap disapa Chief RA ini, perlu waktu setidaknya tiga tahun untuk membangun satelit. Untuk itu, ia memperkirakan satelit high throughput bakal bisa meluncur pada 2021 dan mulai menghubungkan wilayah yang tak terjangkau broadband Palapa Ring.
Rudiantara menyebut, saat ini keputusan untuk membangun satelit high throughput sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai proyek strategis nasional.
"Jadi sekarang ada di level eksekusi. Artinya, secara kebijakan ini masuk ke perpres proyek strategis nasional yang didukung oleh pemerintah," kata dia.
Hingga kini, Rudiantara menyebut, rangkaian persiapan peluncuran satelit ini ditangani oleh BP3TI atau Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.
Sekadar diketahui, satelit high throughput adalah kategori satelit yang lebih tinggi dibandingkan satelit konvensional. Satelit ini diklaim mampu menghadirkan kecepatan akses data hingga 100 Gbps untuk wilayah yang tak bisa dijangkau oleh proyek broadband Palapa Ring.
Palapa Ring sendiri merupakan program pemerintah untuk menghadirkan layanan internet broadbandbagi daerah-daerah di Indonesia, utamanya di daerah terpencil dan terluar yang selama ini belum digarap oleh operator telekomunikasi. Harapan pemerintah, dengan infrastruktur Palapa Ring, operator telekomunikasi bisa menyebarkan koneksi internet di sana.
Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yakni Paket Barat (menghubungkan Riau dan Kepulauan Riau hingga Pulau Natuna) dengan panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km. Kedua adalah Paket Tengah dengan panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km (menghubungkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Kepulauan Sahinge-Talaut).
Ketiga adalah Paket Timur dengan panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km yang menghubungkan wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Advertisement
