Liputan6.com, Jakarta - Pendapatan Negara pada 2017 mencapai Rp 1.655,8 triliun. Angka tersebut sebesar 95,4 persen dari asumsi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.736,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan 2016, pendapatan negara di 2017 naik 6,4 persen. Pada 2016, pendapatan negara mencapai Rp 1.551,8 triliun.
"Jadi ini tumbuh 6,4 persen dari tahun 2016 yang sudah diaudit LKPP 2016. Kalau dari tax amnesty tidak dihitung, ini tumbuhnya 13,2 persen," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengungkapkan, pendapatan negara ini disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBNP 2017. Penerimaan perpajakan ini juga tumbuh 4,3 persen dibandingkan 2016.
Rinciannya, PPh migas sebesar Rp 50,3 triliun atau 120,4 persen dari target di APBNP dan tumbuh 39,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan kontribusi dari pajak nonmigas mencapai Rp 1.097,2 triliun, dengan rincian PPh nonmigas Rp 595,3 triliun atau 80,2 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 478,4 triliun atau 100,6 persen dari target, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 16,8 triliun atau 108,9 persen dari target dan pajak lain sebesar Rp 6,7 triliun atau 77,5 persen dari target.
Dari kepabeanan dan cukai berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target dan tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, cukai sebesar Rp 153,3 triliun atau 100,1 persen dari target, bea masuk sebesar Rp 35 triliun atau 105,1 persen dari target dan bea keluar sebesar Rp 4 triliun atau 149,9 persen dari target.
"Penerimaan perpajakan ini kita hitung sampai 30 Desember 2017, yaitu saat kita gelar rapat di Sabtu kemarin. Sedangkan sampai 31 Desember masih ada tambahan Rp 4 triliun," kata dia.
Sementara untuk belanja negara mencapai Rp 2,001,6 triliun atau 93,8 persen dari asumsi yang sebesar Rp 2,111,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 7,4 persen dari realisasi belanja negara di 2016.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 759,6 triliun atau 95,1 persen dari target, belanja non K/L sebesar Rp 500 triliun atau 88 persen dari target. Kemudian transfer ke daerah sebesar Rp 682,2 triliun atau 96,6 persen dari target dan dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6 persen dari target.
Dengan membandingkan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran di 2017 terjaga di angka 2,57 persen.
"Defisit anggaran terjaga di 2,57 persen atau hanya 87,1 persen dari APBNP. Keseimbangan primer lebih rendah dari APBNP 2017 yaitu hanya 129,3 triliun atau 72,6 persen dari APBNP 2017," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penerimaan Negara Capai Rp 1.494 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, realisasi pendapatan negara hingga 15 Desember ini mencapai Rp 1.496,9 triliun atau 86,2 persen dari outlook di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017. Defisit anggaran 2,62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pendapatan negara yang sudah terkumpul Rp 1.496,9 triliun sampai dengan 15 Desember 2017," kata dia saat konferensi pres di kantornya, Rabu 20 Desember 2017.
Realisasi tersebut sebesar 86,2 persen dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 1.736,1 triliun. Pendapatan dalam negeri mencapai Rp 1.492,5 triliun atau 86,1 persen dari outlook Rp 1.733 triliun.
Sementara penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terkumpul sebesar Rp 1.211,5 triliun atau 82,3 persen dari outlook Rp 1.472,7 triliun.
"Kalau dibanding tax amnesty di Desember tahun lalu yang dapat penerimaan lebih dari Rp 100 triliun, penerimaan perpajakan ini masih cukup sehat," ujar Sri Mulyani.
Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah terkumpul sampai periode tersebut sebesar 108 persen menjadi Rp 281 triliun. Realisasinya melampaui outlook hingga akhir tahun yang sebesar Rp 280,2 triliun. Penerimaan hibah dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 4,4 triliun atau 140,7 persen.
"Realisasi PNBP sudah melampaui target karena faktor harga minyak (ICP) sebesar US$ 50,3 per barel, melebihi asumsi US$ 48 per barel. Penerimaan hibah pun melampaui target," Sri Mulyani menerangkan.
Advertisement
