Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 2.001,6 triliun. Angka ini merupakan 93,8 persen asumsi belanja dalam APBNP 2017 dan meningkat 7,4 persen dari 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi belanja modal mencapai 92,8 persen dibandingkan 2016 yang sebesar 82 persen dan 2015 yang sebesar 85,2 persen.
Realisasi belanja barang juga meningkat sebesar 96,8 persen, dibandingkan 2016 yang sebesar 85,3 persend dan 2015 sebesar 89,8 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja sosial mencapai 100 persen.
Baca Juga
Advertisement
"Angka ini menunjukkan kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi yan lebih baik," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Dia mengungkapkan, untuk realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari APBNP 2017. Belanja tersebut dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jalan sepanjang 794 km, jembatan 9.072 m, pembangunan 3 bandara dan lanjutan 8 bandara serta pembangunan rel kereta api 618,3 km.
Kemudian di bidang pendidikan yaitu penyaluran Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,8 juta siswa, penyaluran bantuan operasional sekolah sebanyak 8 juta siswa, dan penyaluran bidik misi sebanyak 364 ribu mahasiswa.
Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, yaitu penyaluran Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,1 juta jiwa dan penyaluran program keluarga harapan sebanyak 6 juta keluarga penerima manfaat.
Untuk pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, lanjut Sri Mulyani, dilakukan berbasis kinerja dengan penerapan sistem reward dan punishment.
"Ini membuat realisasi sebesar 96,8 persen dari APBNP 2017 jauh lebih merata, efisien, efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik," kata dia.
Pelayanan publik yang dimaksud antara lain, di bidang pendidikan dengan rehabilitasi 11.006 ruang kelas SD dan membangun 1.351 ruang kelas. Kemudian bidang kesehatan dengan peningkatan sarana prasarana 347 rumah sakit dan pembangunan 3.873 Puskesmas. Sedangkan di bidang infrastruktur yaitu pembangunan jalan sepanjang 1.503 km dan pembangunan jembatan 3.749 meter.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pendapatan Negara Rp 1.665 Triliun
Sebelumnya, pendapatan Negara pada 2017 mencapai Rp 1.655,8 triliun. Angka tersebut sebesar 95,4 persen dari asumsi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.736,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan 2016, pendapatan negara di 2017 naik 6,4 persen. Pada 2016, pendapatan negara mencapai Rp 1.551,8 triliun.
"Jadi ini tumbuh 6,4 persen dari tahun 2016 yang sudah diaudit LKPP 2016. Kalau dari tax amnesty tidak dihitung, ini tumbuhnya 13,2 persen," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.
Dia mengungkapkan, pendapatan negara ini disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBNP 2017. Penerimaan perpajakan ini juga tumbuh 4,3 persen dibandingkan 2016.
Rinciannya, PPh migas sebesar Rp 50,3 triliun atau 120,4 persen dari target di APBNP dan tumbuh 39,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan kontribusi dari pajak nonmigas mencapai Rp 1.097,2 triliun, dengan rincian PPh nonmigas Rp 595,3 triliun atau 80,2 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 478,4 triliun atau 100,6 persen dari target, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 16,8 triliun atau 108,9 persen dari target dan pajak lain sebesar Rp 6,7 triliun atau 77,5 persen dari target.
Dari kepabeanan dan cukai berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target dan tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, cukai sebesar Rp 153,3 triliun atau 100,1 persen dari target, bea masuk sebesar Rp 35 triliun atau 105,1 persen dari target dan bea keluar sebesar Rp 4 triliun atau 149,9 persen dari target.
"Penerimaan perpajakan ini kita hitung sampai 30 Desember 2017, yaitu saat kita gelar rapat di Sabtu kemarin. Sedangkan sampai 31 Desember masih ada tambahan Rp 4 triliun," kata dia.
Sementara untuk belanja negara mencapai Rp 2,001,6 triliun atau 93,8 persen dari asumsi yang sebesar Rp 2,111,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 7,4 persen dari realisasi belanja negara di 2016.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 759,6 triliun atau 95,1 persen dari target, belanja non K/L sebesar Rp 500 triliun atau 88 persen dari target. Kemudian transfer ke daerah sebesar Rp 682,2 triliun atau 96,6 persen dari target dan dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6 persen dari target.
Dengan membandingkan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran di 2017 terjaga di angka 2,57 persen.
"Defisit anggaran terjaga di 2,57 persen atau hanya 87,1 persen dari APBNP. Keseimbangan primer lebih rendah dari APBNP 2017 yaitu hanya 129,3 triliun atau 72,6 persen dari APBNP 2017," ujar dia.
Advertisement
