Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menunggu usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari setiap kementerian, lembaga, dan daerah. Hal ini menyusul rencana penerimaan CPNS sekitar 250 ribu posisi pada 2018.
"Masih dalam proses pengusulan dari masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah," kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Dia memastikan, lowongan jabatan CPNS yang dibuka pada tahun ini tidak akan ada posisi tenaga administrasi. Karena itu, pentingnya validasi oleh kementerian, lembaga, dan daerah.
Baca Juga
Advertisement
"Kemungkinan besar belum (tenaga administrasi), jadi pentingnya validasi seperti ini," Setiawan berujar.
Dia mengaku, Kementerian PAN-RB akan mengkaji secara selektif pemberian formasi CPNS untuk daerah yang realisasi belanja pegawainya sudah tinggi. "Akan dikaji secara selektif bagi daerah yang belanja pegawainya sudah tinggi," ucapnya.
Saat dikonfirmasi mengenai adakah perubahan mekanisme sistem perekrutan CPNS pada 2018, Setiawan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam bulan ini. "Belum ada, minggu kedua ini masih akan dilihat hasil evaluasi," tuturnya.
Setiawan mengatakan, pemerintah mencari CPNS yang memiliki kompetensi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. "Profil aparatur sipil negara (ASN) ke depan, beintegritas, melayani, profesional, enterpreneurship, serta memahami teknologi informasi, dan menguasai bahasa asing," tukasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jabatan Administrasi Harus Dipangkas
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengimbau kepada pemerintah untuk memangkas besar-besaran jumlah PNS jabatan fungsional umum administrasi. Selanjutnya menggantinya dengan jabatan yang mendukung program pemerintah atau Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jabatan fungsional umum dan administrasi harus dikurangi besar-besaran," tegas Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017).
Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan, dari sekitar 4,3 juta PNS di Indonesia, sekitar 1,7 juta merupakan tenaga administrasi.
"Jabatan fungsional umum dan administrasi tidak jelas arah tujuan dan keahliannya. PNS kan bukan memberi lapangan kerja, tapi memberi pelayanan umum," ujar Irham.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki patokan sektor prioritas mana saja yang menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Setelah dipetakan, ditentukan kebutuhan posisi atau jabatan CPNS untuk mendukung program prioritas tersebut.
"Pendidikan salah satunya. Kita kekurangan tenaga pendidik," ujar Irham.
Ia menilai, sektor pendidikan jangan disamakan dengan sektor atau bidang lainnya. "Guru terus dijadikan alat politik dan dimutasi ke bidang-bidang nonpendidikan, sehingga kita terus-menerus kekurangan guru," tuturnya.
Advertisement
