Pembentukan Holding BUMN Pertambangan Digugat

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan induk usaha (‎holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan mendapat gugatan dari koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN. Gugatan tersebut diajukan karena kebijakan pemerintah menghapus beberapa perusahan BUMN untuk dijadikan satu dinilai melanggar konstitusi.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Ahmad Redi mengatakan, uji materiel‎ atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Inalum, telah resmi didaftarkan ke Mahkamah Agung dengan permohonan teregistrasi di Kapaniteraan MA Nomor 001/HUM/2018.

"Permohonan uji materiil PP 47 Tahun 2017 ini merupakan bentuk ijtihad Konstitusional Koalisi, untuk memastikan bahwa holdingisasi yang dilakukan pemerintah dengan menghapus status BUMN (Persero) PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah ini merupakan kebijakan yang keliru karena bertentangan dgn Pasal 33 ayat 2 dan 3, serta Undang Undang Dasar (UUD) 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba," kata Ahmad, di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Menurutnya, negara kehilangan penguasaaan secara langsung atas PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah, padahal menurut UU Keuangan Negara, penyertaan modal negara harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang berarti harus mendapat persetujuan DPR.

Dia melanjutkan, hilangnya kontrol Pemerintah dan DPR secara langsung pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah sangat berbahaya, mengingat telah terjadi tranformasi kekayaan negara menjadi bukan kekayaan negara lagi.

"Ini berakibat pada hilangnya pengawasan keuangan negara dari BPK, BPKP, dan KPK. Serta kemungkinan aksi korporasi holding yang berpotensi atau secara nyata merugikan kepentingan nasional karena perubahan bentuk dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta menghapus kontrol Pemerintah dan DPR," tuturnya.

Kuasa Hukum para Pemohon Bisman Bakhtiar melanjutkan , terbitnya PP 47 Tahun 2017 berakibat pada hilangnya kewajiban pelayanan publik atau public service obligation, sebagaimana diatur dalam UU BUMN kepada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Selain itu, tiga perusahaan tersebut tidak dapat lagi menikmati kemewahan kebijakan-kebijakan khusus bagi BUMN di bidang pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU Minerba sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

"BUMN (Persero) itu didirikan tidak hanya untuk mencari profit semata tetapi juga untuk public service obligation (kewajiban pelayanan publik) kepada rakyat Indonesia," tutupnya.