Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo di Gedung Bank Indonesia pada Jumat pagi ini. Dalam pertemuan ini, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya mengenai program rumah DP 0 Rupiah yang dijanjikan Anies semasa kampanye.
Anies mengatakan, mengenai program yang akan dilaksanakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat masukan dari Gubernur BI. "Soal DP 0 persen, Bank Indonesia memberikan skema-skema lain untuk bisa kita diskusikan lebih baik," kata Anies di Gedung Bank Indonesia, Jumat (5/1/2018).
Sayangnya, Anies masih belum mengungkapkan skema-skema apa saja yang ditawarkan Bank Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Untuk membicarakan skema-skema tersebut lebih jauh, Anies dan Agus sepakat membentuk tim sehingga merealisasikan program DP rupiah tersebut tanpa harus melanggar berbagai aturan.
Tim ini nantinya juga akan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Dengan begini, harapannya program DP 0 Rupiah ini dapat terlaksana tepat sasaran dan sesuai aturan," tegas Anies.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan segera memberikan sosialisasi terhadap program tersebut dalam waktu dekat.
"Terkait program lain, kemarin sudah diberikan persetujuannya dari APBD. Kita akan sosialisasi masyarakat rumah DP 0 rupiah konsepnya seperti apa," kata dia.
Detail dari program tersebut masih digodok. Sandi mengatakan, Program DP 0 Rupiah akan dirilis pada akhir tahun ini. "Kita berharap akhir tahun ini 2017 sudah bisa di-launching," ungkap dia saat itu.
Sementara itu, Pemprov DKI menyediakan anggaran sekitar Rp 799 miliar untuk penyediaan lahan. Sandi menjelaskan, pihaknya juga tengah menyiapkan badan layanan umum daerah (BLUD) untuk mengakomodasi Program DP 0 Rupiah.
Bank DKI Siap Menyokong
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta atau Bank DKI siap menjalankan Program DP 0 Rupiah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Untuk menjalankan program tersebut, Bank DKI tengah menunggu payung hukum dari Pemprov DKI.
Selain itu, Direktur Bisnis Bank DKI Antonius Widodo mengatakan, pihaknya juga menunggu hunian yang akan dibiayai oleh Bank DKI.
"Karena bank itu adanya di belakang. Pengertian di belakang itu kalau programnya sudah jadi. Kalau sudah jadi dibuat Pemprov apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), objeknya diadakan dulu. Siapa yang mengadakan bukan wilayah bank," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
Terkait dengan Program DP 0 Rupiah, dia mengatakan siap mendukung. Apalagi, Bank DKI merupakan bank yang dikuasai daerah.
"Pertama Bank DKI sepenuhnya dimiliki Pemprov DKI. Ketika Pemprov DKI punya Program DP 0 Rupiah. Itu sudah pasti Bank DKI mendukung," ia menambahkan.
Dia melanjutkan, Program DP 0 Rupiah memungkinkan untuk berjalan. Dia menganggap, program ini tidak melanggar ketentuan atau regulasi yang ada.
"Kedua, Bank DKI institusi bank yang diatur regulasi. Regulasinya PBI Nomor 18 tahunnya saya lupa. Itu memungkinkan adanya DP 0 Rupiah. Regulasinya, secara regulasi tidak melanggar. Regulasi BI yang harus diikuti perbankan. Regulasinya membolehkan DP 0 Rupiah sepanjang merupakan program pemerintah, bisa pemerintah pusat bisa pemerintah daerah," ujar dia.
Advertisement
