Pesan Moeldoko untuk Jenderal yang Bertarung di Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan, tidak masalah perwira tinggi TNI/Polri maju dalam pertarungan pilkada. Namun, dia meminta mereka agar mematuhi prosedur, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan atau pensiun dini.

Dia menjelaskan, pengajuan pensiun ada prosesnya. Sepanjang pengajuan itu selesai sebelum batas akhir pendaftaran pilkada terpenuhi, hal tersebut tidak akan ada masalah. 

"Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (5/1/2017).

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, maka secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.

"Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di pilkada," ujar dia.

Namun, lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.

"Sosialisasi pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle," terang Moeldoko.

Moeldoko tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju pilkada. Ia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.