Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, jalan Trans Papua sepanjang 4.330 Kilometer (Km) akan tersambung seluruhnya pada 2019. Saat ini, jalan yang belum tembus tersisa sepanjang 171,7 Km.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, meski tidak seluruhnya beraspal, dihubungkannya jalan di Provinsi Papua Barat dan Papua, terutama di daerah pegunungan Papua akan membuka keterisoliran dan menurunkan harga barang-barang maupun kebutuhan pokok.
Baca Juga
Advertisement
“Pembangunan jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan 2019 bisa tersambung seluruhnya,” kata Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (7/1/2018).
Proyek infrastruktur jalan Trans Papua untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran untuk pemerataan dan keadilan pembangunan.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan dan jembatan di Papua tidak dilakukan berdasarkan tingkat kelayakan finansial jalan, tetapi dalam konteks menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembangunan jalan Trans Papua akan terus dipercepat. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya dua kontrak pekerjaan konstruksi dan dua pekerjaan pengawasan senilai Rp 199,48 miliar.
“Seluruh pekerjaan Trans Papua ini merupakan paket multiyears contract 2017-2018,” Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Harianto Marbun menambahkan.
Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:
4 Kontrak Jalan Trans Papua Diteken
Adapun kontrak yang ditandatangani untuk percepatan pembangunan Trans Papua adalah penggantian Jembatan Kali Kabur 3 Tahap II sepanjang 260 meter. Awalnya jembatan tersebut merupakan jembatan kayu, diganti dengan jembatan rangka baja ditambah girder komposit.
Penggantian tersebut dilakukan karena jembatan kayu yang ada sudah lapuk serta meningkatkan kemantapan fungsi Trans Papua segmen Dekai-Seredala-Oksibil. Kontraktor pekerjaan ini PT Simaka dengan nilai kontrak Rp 84,4 miliar.
Selain itu, juga diteken kontrak pembangunan jalan perbatasan yakni ruas Oksibil-Towe Hitam sepanjang 5,5 Km dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya senilai Rp 108,56 miliar.
Kementerian PUPR secara bertahap membangun jalan perbatasan Papua sepanjang 1.098,24 Km dari Jayapura hingga Merauke. Di mana saat ini sudah tembus 889,3 Km dan sisanya yang belum tembus sepanjang 208,94 Km. Ruas yang belum tembus tersebut berada pada segmen Oksibil-Towe Hitam yang masih berupa hutan.
Sementara untuk paket pengawasan yang ditandatangani adalah pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan penyedia jasa PT Cakra Buana-Total Mandiri-PT Portal Engineering Perkasa senilai Rp 3,17 miliar dan paket pengawasan teknis penggantian jembatan Kali Kabur 3 senilai Rp 3,35 miliar.
Sepanjang tahun lalu, Kementerian PUPR melalui BBPJN XVIII telah melakukan penanganan terhadap kerusakan jalan perbatasan ruas Oksibil ke Merauke sepanjang 688 km.
Beberapa titik yang sebelumnya tanah dan sulit dilintasi saat musim hujan, seperti ruas Tanah Merah-Getentiri, Getentiri-Batas Kabupaten Merauke/Boven Digul, Boven Digul-Muting kini sudah beraspal.
Tantangan dalam pembangunan jalan di Papua maupun Trans Papua, selain karena kondisi cuaca dan alamnya yang masih berupa hutan, adalah ketiadaan batu-batuan. Oleh karenanya, batu-batuan harus didatangkan dari Palu atau menggunakan campuran tanah dan semen (soil cement).
Advertisement
