Liputan6.com, Jakarta- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris terlihat menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagi ini (9/1/2018). Kedatangannya untuk menghadiri undangan rapat dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo.
Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Selasa ini, Fahmi Idris tiba di kantor Kemenkeu sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya didahului dengan kehadiran beberapa direksi BPJS Kesehatan yang menunggu di lobi kantor Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga
Advertisement
Saat ditanyakan mengenai maksud kedatangannya ke kantor Kemenkeu, Fahmi Idris mengaku hanya menghadiri undangan rapat dari Wamenkeu. Sementara Menkeu sedang tidak berada di kantor karena harus menghadiri rapat di kantor Wakil Presiden (Wapres).
"Ini diundang rapat, belum tahu (rapat soal apa). Rapat awal tahun, koordinasi saja dengan Wamenkeu," ujar Fahmi yang menggunakan batik coklat lengan panjang ini.
Dia pun tidak menjawab pasti apakah rapat tersebut akan membahas masalah defisit BPJS Kesehatan yang ditaksir mencapai Rp 9 triliun dan skenario untuk menutup defisit tersebut.
"Tidak tahu. Nanti ya setelah rapat," kata Fahmi yang kemudian langsung berjalan menuju lift ke ruangan Wamenkeu.
Sebelumnya, Fahmi Idris pernah datang ke kantor Kemenkeu pada akhir Desember lalu untuk rapat bersama Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. Dalam pertemuan tersebut, salah satu intinya yaitu meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan efisiensi.
Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas soal upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai target dari BPJS Kesehatan.
"Perbaikan-perbaikan yang targetnya mesti dilihat ngaturnya. Intinya menaikkan pendapatan dan mengurangi belanja. Intinya itu," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.
Selanjutnya
Misalnya untuk meningkatkan pendapatan, lanjut Nila, BPJS Kesehatan bisa melakukan sejumlah upaya seperti meningkatkan kemampuan teknologi informasi. Dengan begitu diharapkan masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembayaran iuran yang pada ujungnya akan meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan.
"Jadi untuk meningkatkan pendapatan apa saja yang musti dilakukan, dikuatkan. Misalnya tambah personil atau tambah IT yang bagus sampai jelas yang bayar iuran itu. Jadi kedisplinan supaya pendapatan itu benar-benar baik," kata dia.
Selain itu, BPJS juga diharapkan melakukan efisiensi belanja di internalnya. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi defisit yang dialami lembaga tersebut.
"Kemudian mengurangi pengeluaran tetapi dari sisi BPJS ya. Misalnya menambah pegawai padahal pendapatan tidak naik. Ini kan besar pasak dari tiang," lanjut dia.
Dan dengan upaya-upaya tersebut, kata Nila, maka secara otomatis juga akan mengurangi defisit yang tengah dialami oleh BPJS Kesehatan.
"Itu sama. Kalau kita administrasi lebih bagus, kita lebih efisien, tentu kita harapkan defisit juga akan turun. Misalnya contohnya iurannya benar-benar diambil semua, pengeluarannya diatur, tentu gap (defisit) itu makin kecil," tandas dia.
Advertisement
