Liputan6.com, Tel Aviv- Pemerintah Israel menerbitkan daftar hitam (blacklist) untuk organisasi sosial pendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (Boycott, Divestment and Sanctions/BDS).
Israel menegaskan, aktivis yang kepergok mendukung DBS dilarang memasuki negara itu. Dalam daftar hitam tersebut tertera nama organisasi Quaker, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1947.
Advertisement
Padahal, Quaker telah membantu orang-orang Yahudi yang hidup di bawah pendudukan Nazi selama dan setelah Perang Dunia II.
Quaker, yang dikenal sebagai American Friends Service Committee (AFSC), masuk dalam daftar hitam bersama 19 kelompok lain yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Strategis pemerintah Israel.
Quaker sebelumnya ditugaskan untuk melawan gerakan BDS dan pegiat anti-Israel.
BDS adalah kampanye global yang menuntut kesetaraan ekonomi dan politik terhadap orang-orang Palestina atas Israel.
Selain itu, BDS juga menyerukan diakhirinya pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, menentang permukiman Yahudi di wilayah-wilayah tersebutdianggap ilegal menurut hukum internasional.
Israel menyebut BDS adalah gerakan anti-Semit yang inheren, yang hanya memiliki misi untuk menghancurkan Israel dan mengakhiri keberadaannya sebagai negara yang didominasi Yahudi.
AFSC mendirikan sebuah unit pengungsian pada tahun 1938 untuk membantu orang-orang Yahudi bertahan hidup di bawah pendudukan Nazi.
Bantuan ini diberikan sebelum, selama dan sesudah Perang Dunia II. Tercatat ada sekitar 22.000 orang Yahudi yang tinggal di pengungsian tersebut. AFSC kemudian memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1947 karena bantuan kemanusiaan tersebut.
Saat ini, AFSC mendukung pemboikotan permukiman Israel di Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut Israel dari Yordania dan Suriah dalam Perang Enam Hari 1967.
AFSC juga mendukung dihilangkannya pendudukan militer terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Dalam konteks Israel dan Palestina, AFSC mendukung kampanye BDS yang hanya menargetkan perusahaan pendukung pendudukan, pembangunan permukiman, militerisme, pelanggaran hukum kemanusiaan atau hak asasi manusia lainnya," ujar AFSC dalam situs resminya, dikutip dari Newsweek, Selasa (8/1/2108).
Ben Moore, juru bicara Menteri Urusan Strategis Israel, mengatakan kelompok tersebut diketahui aktif terlibat dalam mempromosikan boikot terhadap Israel dan perusahaan yang berbisnis di perbatasan Israel.
Di samping daftar hitam tersebut, Moore menambahkan bahwa semua negara memiliki hak untuk memutuskan siapa saja yang boleh memasuki daerah perbatasannya.
Tak Peduli Di-Blacklist
Meski dicoret namanya, AFSC bertekad untuk tetap menegakkan perdamaian dan keadilan, meski pihaknya tidak menyebut berapa banyak aktivis atau wilayah kerja yang terpengaruh larangan tersebut.
Daftar hitam itu akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri Israel. Nama-nama aktivis yang di-blacklist akan dikirim ke titik kontrol perbatasan dan bandara tunggal Isarel, Ben-Gurion International di Tel Aviv.
Target yang paling menonjol adalah pemimpin dan tokoh paling berpengaruh dalam organisasi-organisasi terdaftar.
"Pemimpin dan aktivis utama dalam organisasi itu adalah orang-orang yang tidak diizinkan masuk ke Israel," kata Kementerian Urusan Strategis.
Advertisement