Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan target lima juta bidang untuk disertifikasi telah tercapai pada 2017. Hingga akhir tahun lalu, jumlah bidang tanah yang didaftar untuk disertifikatkan oleh BPN sebanyak 5,2 juta bidang.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, awalnya dia khawatir jika target tersebut tidak tercapai. Jika benar-benar tidak capai target, dirinya khawatir akan di-reshuffle dari kabinet.
"Saya paling dag dig dug kalau tidak tercapai awas menterinya. Saya takut di-reshuffle. Tapi kalau di rotasi saya tahu posisi saya berikutnya Menteri Urusan Wanita Muda," ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Baca Juga
Advertisement
Namun sepanjang 2017, sudah ada 5,2 juta bidang yang terdaftar. Namun hanya 4,2 juta bidang tanah yang dikeluarkan sertifikatnya.
"Di 2017 kami berhasil membuat 5 juta sertifikat, kami telah mendaftarkan 5.262.162 bidang tapi hanya 4.231.616 bidang yang bisa dikeluarkan sertifikat. Lainnya karena orangnya tidak ada di tempat," kata dia.
Sementara pada 2018, Sofyan menargetkan ada 7 juta sertifikat lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tahun ini 7 juta. Berdasarkan pengalaman 2016 kami bahkan bisa deliver lebih banyak dan lebih cepat," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Minta 5 Juta Sertifikat Tanah Rampung pada 2017
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja keras agar seluruh pemilik tanah di Indonesia memiliki sertifikat.
Sebab, hingga saat ini dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang tanah di Indonesia yang disertifikatkan. Pernyataan ini disampaikan saat menyerahkan 5.100 sertifikat tanah kepada warga Banten yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
"Kita harus kerja siang malam. Dulunya hanya 400 ribu-500 ribu sertifikat se-Indonesia dalam satu tahun. Tahun ini, 5 juta sertifikat harus rampung," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, seperti ditulis Kamis 5 Oktober 2017.
Tahun depan ditargetkan selesai 7 juta sertifikat dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Untuk wilayah Banten, BPN tahun ini menargetkan akan menerbitkan 270 ribu sertifikat dan 400 ribu sertifkat pada 2018.
Agar target ini tercapai, Jokowi memerintahkan kepada jajaran BPN baik yang berada di provinsi maupun kabupaten atau kota untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang mengurus sertifikat.
"Sekarang sudah cepat enggak? Awas kalau enggak cepat," kata dia.
Dengan sertifikat tanah yang dipegang sendiri oleh masyarakat, Jokowi berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang.
"Karena sertifikat tanah menjadi kunci hak hukum atas kepemilikan tanah," kata Jokowi.
Namun, bila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana, Jokowi berharap masyarakat dapat lebih bijak menggunakan bantuan pinjaman dana tersebut.
Secara khusus, dia meminta agar dana yang didapatkan itu digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk modal usaha.
"Pengen tambah modal kerja, modal investasi, diagunkan di bank boleh, enggak apa-apa. Dikalkulasi dulu jangan cepat-cepat ingin dapat uang. Setiap bulan bisa membayar (cicilan) enggak," tutur dia.
Tidak lupa Jokowi mengingatkan para pemilik sertifikat untuk menyimpannya di dalam plastik agar tidak kotor atau terkena hujan. "Disimpan baik-baik, di lemari, di laci. Di fotokopi agar mudah mengurusnya ke BPN bila hilang," ungkap dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
Advertisement
