Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberantas aksi pencurian ikan (Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) berdampak ke melimpahnya stok ikan di laut Indonesia.
Namun, melimpahnya pasokan ikan ini dinilai belum dimanfaatkan maksimal, baik oleh nelayan ataupun pemerintah dalam meraup penerimaan negara.
Baca Juga
Advertisement
Director The National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi mengatakan, sebenarnya potensi perikanan di laut indonesia ini bisa menjadi penyumbang pendapatan negara paling dominan.
"Namun ini masih belum dimanfaatkan. Harusnya pengusaha diberi peluang untuk pengembangan industri perikanan. Tidak hanya penenggelaman kapal saja, tapi pengusaha juga perlu diayomi," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (13/1/2018).
Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tidak cukup dengan hanya menangkap ikan, kemudian dijual di pasar. Namun, juga harus diimbangi dengan peningkatan industri perikanan.
Dengan banyaknya industri berbasis perikanan, nantinya membantu meningkatkan nilai tukar nelayan-nelayan.
"Sekarang nelayan kecil dikasih cantrang, sementara pengusaha suruh beli sendiri. Pengusaha itu sudah banyak utang, sekarang disuruh utang lagi cantrang yang harganya Rp 500 jutaan, kan berat," tegas dia.
Kata dia, paling tidak Susi bisa bekerja sama dengan pihak perbankan mengenai kemudahan dan keringanan pinjaman yang dilakukan para nelayan. "Kalau nelayan dan pengusaha ini jalan bareng, pasti lebih bagus," dia menandaskan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti sebelumnya mengatakan, kinerja KKP bisa diukur dari pasokan serta harga ikan di pasaran.
"Kalau saya sih parameter kinerja kementerian perikanan dan kelautan itu berapa stok dan harga ikan di pasar," kata dia menjawab pesan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Dia menuturkan, harga ikan dari pasar tradisional hingga pasar modern sudah murah. Menurutnya, itu menunjukan pasokan ikan melimpah. "Sekarang di pasar becek, di mal, supermarket, ikan melimpah itu kok gede-gede, harganya murah," ujar dia.
Turunnya harga ikan memberi dampak pada penurunan daging sapi. Sebab, harga ikan murah membuat masyarakat terus memburu ikan. Permintaan daging sapi pun juga turun sehingga harganya ikut turun. "Harga ikan murah berefek pada turunya harga daging sapi, karena orang beralih ke ikan," tukas dia.
Untuk diketahui, Sepanjang 2017, KKP telah menenggelamkan 127 kapal pencuri ikan. Sementara selama periode 2014-2017, sebanyak 363 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo mengatakan, salah satu capaian prioritas di tahun lalu yaitu penangkapan kapal-kapal yang melakukan tindak pencurian ikan atau illegal fishing.
Selama 2017, KKP telah memeriksa 3.727 kapal perikanan di wilayah laut Indonesia. Dari jumlah tersebut, 132 kapal ditangkap yang terdiri dari 85 kapal asing dan 47 kapal Indonesia. Penangkapan kapal-kapal tersebut karena terdapat bukti yang cukup telah melakukan illegal fishing.
"Sejumlah kapal asing yang ditangka tersebut didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 68 kapal, Filipina 5 kapal, Malaysia 11 kapal dan Timor Leste 1 kapal," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Sementara dalam hal penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, sepanjang 2017 KKP bersama TNI Angkatan Laut dan Polri melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) 115 telah menenggelamkan 127 kapal.
Dari 127 kapal yang ditenggelamkan tersebut, terbanyak berasal dari Vietnam sebanyak 90 kapal, 19 kapal asal Filipina, 13 kapal asal Malaysia, 4 kapal asal Indonesia dan 1 kapal asal Thailand.
Sementara itu, selama periode 2014-2017, KKP bersama pihak-pihak terkait telah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan. Rinciannya, Vietnam sebanyak 188 kapal, Filipina 77 kapal, Malaysia 55 kapal, Thailand 22 kapal, Indonesia 19 kapal, China 1 kapal, dan 3 kapal dari negara lainnya. "Dari 2014-2017 total ada 363 kapal ilegal," ujar dia.
Tonton Video Pilihan Ini:
Pengamat: Ekspor Ikan RI Terendah dalam 5 Tahun Terakhir
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti selama ini dinilai terlalu berfokus kepada kebijakan yang populis, seperti penenggelaman kapal pencuri ikan. Menteri Susi pun diminta lebih fokus kepada kebijakan-kebijakan yang substansif, sehingga bisa mendorong angka ekspor produk kelautan dan perikanan yang terus menurun dalam lima tahun terakhir.
"Jadi, Bu Susi itu selama ini lebih banyak mengambil kebijakan yang memiliki aspek populis, sementara pengusaha ini juga butuh diayomi," kata Direktur The National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi kepada Liputan6.com, Jumat (12/1/2018).
Menurut Siswanto, sudah seharusnya Menteri Susi memperhatikan kalangan pengusaha dan investor. Dengan latar belakang pengusaha, seharusnya Susi memahami apa yang dibutuhkan pengusaha selama ini. Hal itu juga harus berimbang dengan kebijakan populis yang sudah dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dengan seimbangnya keberpihakan Susi antara nelayan dan pengusaha, menurut Siswanto, nantinya bisa meningkatkan industri perikanan Indonesia lebih cepat. Saat ini saja, ekspor perikanan terus turun, bahkan mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume ekspor memang terus turun. Pada 2012 volume ekspor produk perikanan dan kelautan berada di angka 1.240.008 ton, terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Sementara pada 2016 nilai ekspor ekspor produk perikanan dan kelautan di angka 1.075.195 ton.
Sedangkan pada 2017 untuk periode Januari hingga November, angka ekspor produk perikanan Indonesia di angka 979.910 ton.
"Kadin menyatakan kalau mendukung untuk tidak lagi tenggelamkan kapal. Ini berarti ada permasalahan antara mereka," ujar dia.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.
Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H Andi Rukman Karumpa mengatakan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih baik fokus mengatasi ancaman deindustrilisasi perikanan serta meningkatkan nilai tambah perekonomian.
"Era marketing kebijakan di kementerian sebaiknya diakhiri saja. Sudah tiga tahun, ikan melimpah ruah di laut. Dunia sudah tahu kita tegas. Mau diapakan kalau tidak ada industrilisasi dan pelibatan swasta," ujar dia di Jakarta.
Andi mengatakan, saat ini kawasan timur Indonesia paling terpukul. Malahan, terjadi kemunduran industri perikanan dalam tiga tahun terakhir akibat berbagai kebijakan yang tidak memberikan solusi kepada pelaku usaha.
"Andalan perekonomian KTI itu ada di laut. Tapi ini yang terpukul dan susah bangkit. Banyak kapal nelayan sekarang jadi bangkai dan besi tua," ujar dia.
Oleh sebab itu, Kadin meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera fokus menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Advertisement
