Liputan6.com, Jakarta - Presidium Alumni 212 rupanya membentuk Garda 212 sebagai salah satu fasilitator para alumni yang ingin ikut Pilkada 2018 atau Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Ketua Umum Garda 212, Ansufri Idrus Sambo mengatakan, pihaknya akan membentuk suatu sistem dalam perekrutan alumni untuk berkecimpung ke politik. Apalagi Garda 212 memiliki kedekatan dengan tiga partai pendukung, yaitu Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Advertisement
"Insyaallah sebagian dari kami punya jalur kuat dengan petinggi Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Kami libatkan kapasitas, integritas, dan elektabilitas kalau sudah memungkinkan nama-nama itu kami ajukan," kata Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Dia menjelaskan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki tiga syarat bagi alumni 212 yang ingin berpolitik. Persyaratan pertama, yaitu setiap calon harus memiliki dana untuk maju kontestasi.
"Pak Prabowo tanya uangnya cukup enggak untuk bertarung, kalau cukup itu bisa. Emang high cost sangat mahal, orang maju pasti harus punya dana itu faktanya," ujar dia.
Selanjutnya, kata dia, mengenai elektabilitas yang cukup untuk memenangi perayaan demokrasi itu. Untuk itu, Garda 212 akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menyampaikan peluang kemenangan kepada para partai pendukung.
Sambo menambahkan, syarat terakhir adalah kesiapan untuk membantu pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2019. Karena hal itu, dia juga menegaskan, tak ada mahar dalam pelaksanaan ini.
"Saya kira Rp 40 milliar (soal La Nyalla) itu sedikit, kata Pak Prabowo mengapa saya pingin dana cukup ditunjukkan di depan, karena saya enggak mau nanti capek lagi nyari uangnya, itu alasan yang saya dengar jelas," jelas Sambo.
Pernyataan Sambo ini terkait aksi mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti yang membeberkan permintaan uang politik dari Gerindra agar bisa mencalonkan diri di Pilkada Jawa Timur.
Buka-bukaan La Nyalla
Langkah La Nyalla Mattalitti untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur sendiri kandas sebelum berlaga. Padahal, mantan Ketua Umum PSSI ini jauh-jauh hari sudah menyatakan siap bertarung di laga pemilihan lima tahunan tersebut. Terlebih, dia telah mengantongi restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kegagalan ini membekas dalam diri La Nyalla. Ia pun menumpahkan semua kekecewaannya dalam konferensi pers, Kamis, 11 Januari 2018. Dalam kesempatan itu, dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan.
La Nyalla membeberkan segala upaya yang sudah dilakukan dan memberi tahu uang yang telah dikeluarkan demi bisa ikut Pilkada Jatim.
Buka-bukaan La Nyalla terkait adanya mahar politik diawali dengan pengungkapan soal adanya permintaan uang miliaran rupiah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nilainya fantastis, hingga puluhan miliar.
"Di Hambalang saya dipanggil ketemu sama 08 (Prabowo), disampaikan saya ingin maju (Pilkada Jatim) kemudian saya minta izin. Prabowo sempat ngomong, 'Kamu sanggup Rp 200 miliar?' Rp 500 miliar saya siapkan, kata saya, karena di belakang saya banyak didukung pengusaha-pengusaha muslim," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Tak hanya itu, La Nyalla juga mendapat kabar dari Ketua DPD Gerindra Jatim Supriyanto bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta sebesar Rp 40 miliar untuk keperluan operasional di pilkada.
"Uang saksi dari 68 ribu TPS dikali Rp 200 ribu per orang dan dikali 2 berarti Rp 400 ribu, itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember (2017). Enggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya enggak mau," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
Awalnya, La Nyalla menganggap Prabowo memintanya uang miliaran rupiah untuk dapat menjadi cagub Jatim hanyalah bercanda.
Akan tetapi, ia kaget saat Prabowo menagihnya uang sebesar Rp 40 miliar untuk biaya saksi dalam Pilkada Jatim 2018. "Saya pikir main-main ternyata ditagih betul Rp 40 miliar. Alasannya untuk membayar uang saksi," kata La Nyalla.
Saksikan video di bawah ini:
Advertisement
