Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-II Januari ini, kenaikan harga beras di pasar sudah naik sekitar 3 persen. Peningkatan tersebut dianggap BPS sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan.
Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca Juga
Advertisement
"Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti menambahkan, pergerakan kenaikan harga beras di pasar hingga minggu ke-II Januari 2018 sudah mencapai sekitar 3 persen. Akhir Desember lalu, kontribusi beras terhadap inflasi sebesar 0,08 persen.
"Jadi kalau tidak dikendalikan harganya, dampaknya bisa ke inflasi Januari. Karena bobot beras ke inflasi cukup tinggi, yakni 3,8 persen. Artinya kalau ada kenaikan harga beras sedikit saja, akan berpengaruh ke inflasi," dia menjelaskan.
Yunita berharap, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lain dapat meredam gejolak harga beras, sehingga tidak terus naik. Salah satunya dengan kebijakan impor beras.
"Dengan adanya impor beras khusus 500 ribu ton akan membantu sisi suplai, karena kemarin kan sempat langka di beberapa pasar. Kalau suplai dibantu, bisa menekan harga beras," terangnya.
Lebih jauh dia bilang, kenaikan harga beras sekitar 3 persen sampai pekan II bulan ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi setiap Desember-Januari itu memang trennya harga beras naik. Kenaikannya kurang lebih sama sekitar 3 persen. Sebetulnya ini keseimbangan (suplai) antardaerah yang perlu dijaga," tandas Yunita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Data tidak akurat
Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tidak lagi menyampaikan informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik.
Hal ini menyusul terjadinya gejolak harga beras yang terjadi beberapa waktu terakhir ini akibat kelangkaan beras medium.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan, selama ini Kementan selalu menyatakan jika produksi beras surplus dan stok cukup. Pernyataan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.
"Kami menyarankan pemerintah menghentikan pembangunan opini-opini surplus yang berlebihan," ujar dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Dia menuturkan, gejala kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun, tanpa adanya temuan penimbunan dalam jumlah yang besar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.
Alamsyah menambahkan, akibat penyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, membuat pengambilan keputusan terkait perberasan berpotensi keliru.
"Ombudsman menyarankan juga (Kementan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, LTT (luas tambah tanam), benih subsidi, dan pemberantasan hama oleh Kementan," kata dia.
Advertisement
