Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menemui masa-masa sulit di awal pemerintahan. Saat itu Indonesia dihadapkan pada perlambatan ekonomi. Pemerintah pun memutar otak supaya tren perlambatan ekonomi tersebut bisa berbalik arah.
Dalam Seminar Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Meets The CEO, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menceritakan, dengan kondisi itu pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan yang dianggap penuh risiko. Kebijakan tersebut salah satunya memotong besar-besaran anggaran subsidi.
Baca Juga
Advertisement
Bukan tanpa alasan, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan itu untuk memperlebar ruang fiskal. Sehingga, pemerintah punya kesempatan lebih besar untuk membangun infrastruktur, pendidikan, serta bantuan sosial (bansos).
"Jadi kalau semua ingat pemerintah ini mulai dengan meng-cut subsidi agak besar-besaran untuk membuat ruang fiskal yang lebih besar, untuk pengeluaran membangun infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudaian bansos. Dan kemudian dilanjutkan tahun-tahun selanjutnya dengan bangun infrastruktur besar-besaran," jelas Darmin, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Tentu saja, lanjutnya, kebijakan itu dikombinasikan dengan kebijakan antar sektor. Hasilnya pun mulai terlihat. Darmin mengatakan, kebijakan yang ditempuh pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik dan menjauh dari angka 4 persen.
Dalam kondisi ekonomi yang melambat, Darmin menuturkan, permintaan ekspor darimanapun pasti akan merosot. Lalu, untuk mengundang investor masuk ke Indonesia bukan jadi perkara gampang.
"Itu sebabnya ekonomi kita 2 tahun pertama sangat fokus mengandalkan permintaan dalam negeri," ujar Darmin.
Lebih lanjut, Darmin menjelaskan, kebijakan yang telah ditempuh pemerintah mulai menunjukan perbaikan. Beberapa indikator menunjukan pemulihan, antara lain pertumbuhan ekonomi yang menguat, pengangguran yang menurun, tingkat kemiskinan yang menurun, gini ratio yang menurun, begitu juga dengan inflasi.
Namun, ada sebuah catatan. Pemerintah belum melihat adanya transformasi struktur ekonomi.
"Nah di awal tahun lalu, pemerintah berpikir oke, kualitas pertumbuhan membaik, distribusi pendapatan, tingkat kemiskin dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah itu akan berkelanjutan nggak? Apa sumbernya perbaikan gini ratio ini kemarin? Tidak mudah jawabnya karena masih pendek waktunya," ujar dia.
Gini Ratio
Darmin bilang, menuturkan gini ratio disebabkan oleh penurunan pengeluaran kelompok masyarakat teratas. Sementara, kelompok masyarakat bawah pendapatannya meningkat disebabkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia meski dalam tahap konstruksi.
"Kalau infrastrukturnya sudah jadi, itu siapa yang akan untung? Yang bawah juga tentu untung juga, tapi boleh jadi menengah ke atas akan lebih banyak benefitnya," sambungnya.
Maka itu, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan pemerataan ekonomi di tahun ini. Mulanya, pemerintah ingin mengambil kebijakan dengan mendorong tranformasi dari berbasis sumber daya alam ke industri.
Darmin melanjutkan, itu saja tak cukup. Perkembangan dunia mendorong adanya perubahan ekonomi digital. Sebab itu, pemerintah memasukan digitalisasi ekonomi sebagai upaya mendorong pertumbuhan.
"Tapi hari-hari ini kita kemudian menyaksikan bukan itu saja yang harus ditempuh. Karena dunia harus dilanda oleh ekonomi digital. Kita tidak bisa tidak, mulai harus memasukan itu dalam kerangka kebijakan kita. Jadi tiba-tiba kita harus melakukan perubahan yang jauh lebih dalam jauh lebih radikal dari semula bukan hanya dari motor penggerak sumber daya alam pindah ke industri, tapi kita harus masuk lagi ke ekonomi digital," tukas dia.
Advertisement
