Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo me-reshuffle kabinet kerjanya. Yang diganti termasuk Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Staf Presiden (KSP) yang dijabat Teten Masduki.
Kursi yang ditinggalkan Khofifah sekarang ditempati Idrus Marham yang tak lain merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Advertisement
Sementara jabatan KSP digantikan oleh Jenderal Purnawirawan Moeldoko, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Dengan demikian, pengangkatan Idrus Marham memperkuat akar partai berlambang beringin menjejak di Istana Negara. Sebelumnya, Golkar menempati kursi Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Padahal, Golkar bukanlah partai yang berkontribusi bagi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Golkar justru menjadi lawan politik partai yang mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI.
Setelah Pilpres 2014 yang dimenangkan pasangan Jokowi-JK, kekuatan partai yang awalnya tidak mengusung Jokowi ikut bergabung dalam koalisi pemerintah. PPP bergabung pada Oktober 2014, PAN pada September 2015, dan Golkar pada November 2015.
Beringin yang kian kokoh berdiri di Istana dan mengakar ini juga ditandai dengan bertahannya Menteri Perindustrian Airlangga di kursi kabinet. Padahal, Airlangga baru ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar.
Jauh hari sebelumnya, ketika pemerintahan baru terpilih, Jokowi tegas meminta kabinet kerjanya tidak rangkap jabatan.
"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata pria bernama lengkap Joko Widodo itu di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2018.
Berbeda dengan Wiranto yang memilih mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura dan ingin fokus mengurus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Tugas saya (sebagai Menko Polhukam) harus mendampingi Presiden untuk bela kepentingan bangsa dan negara. Itu merupakan panggilan tugas yang tidak mungkin dirangkap," ujar Wiranto dalam sambutan saat pembukaan HUT Partai Hanura ke-10 dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sekaligus peresmian Gedung DPP Partai Hanura di Jalan Mabes Hankam Nomor 69, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 21 Desember 2016.
Menurut mantan Panglima TNI itu, hidup adalah pilihan. Begitu pun dengan saat ini. Antara Ketum DPP Partai Hanura dan Menko Polhukam yang dia jabat, maka dia harus memilih. Namun, Wiranto mengaku lebih memilih untuk mengabdi untuk bangsa dan negara lewat Menko Polhukam.
"Life is a choice. Pilihan saya mengabdi pada bangsa dan negara. Itu adalah yang utama. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berkonsentrasi penuh pada tugas saya sebagai Menko Polhukam. Pada kesempatan ini izinkan saya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Hanura," ujar Wiranto, kala itu.
JK: Golkar Bisa Diurus Malam Hari
Berbeda dengan Wiranto, Airlangga Hartarto tetap rangkap jabaran. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, rangkap jabatan Airlangga tidak akan mengganggu kinerja kabinet.
Airlangga, kata JK, dapat mengurusi partai berlambang pohon beringin pada malam hari. Sementara, seluruh kegiatan yang ada di kementerian dapat dilaksanakan pada siang harinya.
"Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam. Tapi beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Ini kan masih di Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi," ucap JK di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/8/2018).
Jusuf Kalla mengatakan, sebelum mempertahankan kursi Airlangga di Kabinet, dia dengan Jokowi telah meminta komitmen Airlangga agar tetap fokus memimpin Kementerian Perindustrian. Airlangga juga diminta lebih berkonsentrasi terhadap tugasnya.
"Waktu yang harus setidaknya 90 persen mengurus kementeriannya, itu pesan kita," ujar Jusuf Kalla.
Advertisement
Jokowi Pastikan Airlangga Aman
Presiden Jokowi memastikan posisi Airlangga aman di kursi Kabinet Kerja. "Kita tahu ya, Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Jokowi menilai Airlangga telah mengusai bidangnya di perindustrian, baik berkaitan dengan makro ataupun mikro. Sehingga, dia mengatakan akan sulit jika Kemenperin diisi oleh sosok baru.
"Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro konsep makro industri di negara kita. Hilirisasi ke depan seperti apa. Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara Airlangga mengatakan bahwa nasibnya di kabinet bergantung keputusan Presiden Jokowi.
"Itu terserah Bapak Presiden," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Jamin Tak Ganggu Pekerjaan
Sementara itu, Idrus Marham yang telah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial menyatakan rangkap jabatan yang dipegang oleh Airlangga Hartarto diyakini tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) maupun Partai Golkar.
"Kalau saya ditanya masih sebagai sekjen hari ini, saya berpandangan bahwa posisi Bung Airlangga sebagai menteri dan ketua umum itu tidak saling mengganggu, bahkan saling memperkuat. Dan saya bisa menjamin bahwa posisi Bung Airlangga sebagai Menperin tidak menganggu kinerja Golkar. Dan saya juga punya keyakinan sebaliknya seperti itu," kata dia.
Menurut Idrus, Partai Golkar telah memiliki sistem yang berjalan sejak lama terkait dengan rangkap jabatan seperti yang dipegang oleh Airlangga Hartarto. Dengan demikian, dirinya meyakini semuanya bisa berjalan dengan baik dan beriringan.
"Karena di Partai Golkar ini sudah berjalan sebuah sistem yang menjadi kekuatan sehingga ketua umum itu tinggal bagaimana me-manage distribusi posisi peran dilakukan secara cermat sistematis didasarkan pada tata kerja yang ada. Saya punya keyakinan bisa berjalan dengan baik. Saya kira saling memperkuat," Idrus menandaskan.
Advertisement
