Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencoba memanfaatkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018, seperti Tol Trans Jawa dan jalan paralel perbatasan di Kalimantan dan Papua.
Melalui PINA, Kementerian PPN/Bappenas coba untuk tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN.
Baca Juga
Advertisement
APBN sendiri hanya dapat membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanjutkan pembangunan hingga 2019 nanti mencapai lebih dari Rp 5 ribu triliun.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, namun itu harus dapat disikapi secara bijak.
"Hutang negara sudah defisit, dan akan semakin besar bila melibatkan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Berutang memang perlu, tapi harus disikapi dengan bijak dan efektif," tukasnya di Kempinski Grand Ballroom Jakarta pada Kamis (18/1/2018).
"Kita harus kreatif dan progresif demi menyikapi keterbatasan ini, yaitu dengan melakukan creative financing dan alternative financing. PINA didorong sebagai salah satu pembiayaan alternatif tersebut," lanjut dia.
Melalui PINA, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jalan bagi pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. "Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yg tidak memanfaatkan PMN," ungkap Bambang.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
