Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Jakarta Integrated Tunnel (JIT) atau Jalan Tol Bawah Tanah di Jakarta. Namun begitu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menerima laporan terkait rencana pembangunan tol tersebut.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry TZ mengatakan, pembangunan tol di bawah tanah bukan hal yang baru. Pemerintah sendiri juga tengah membangun tol yang menembus tanah.
"Tol di bawah tanah di Padang mau bangun, tapi di Padang di daerah Payakumbuh kita bangun pakai tunnel kaya Cisumdawu," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta seperti ditulis Minggu (21/1/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, pengusahaan jalan tol sendiri terbagi menjadi dua metode yakni solicited yang merupakan program pemerintah dan unsolicited atau prakarsa. Menurut Herry, jika Pemprov DKI Jakarta berniat membangun tol, maka akan memakai skema prakarsa.
"Atau ada juga prakarsa, unsolicited, seperti Jakarta-Cikampek (Japek) II yang dibangun, itu prakarsa badan usaha," ungkap dia.
Herry menuturkan, setidaknya ada tiga syarat untuk pengusahaan tol dengan skema prakarsa. Pertama, tol mesti terintegrasi jaringan. Kedua, tol mesti layak secara ekonomi. Ketiga, badan usaha memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan pembangunan.
Meski begitu, Herry menuturkan, pembangunan tol di bawah tanah relatif akan lebih mahal. Secara kasar, untuk pembangunan tol di atas tanah setidaknya nilai investasinya antara Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar per km.
"Kalau dia elevated itu per km 3 kali lipatnya. Kalau di bawah tanah, bisa 6 kali lipatnya lebih mahal dia," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Atasi Macet dan Banjir, Sandi Segera Bangun Jalan Tol Bawah Tanah
Sebelumnya, sederet program kerja sudah direncanakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, untuk mengubah wajah Ibu Kota. Tak sedikit dari program kerja itu merupakan proyek mercusuar.
Salah satunya pembangunan Jakarta Integrated Tunnel (JIT) atau Jalan Tol Bawah Tanah. Wakil Gubernur Sandiaga menargetkan, pembangunan Jalan Tol Bawah Tanah dimulai tahun ini. Saat ini, PT Antaredja Mulia Jaya, sebagai pihak yang digandeng untuk mengerjakan proyek ini, telah melakukan uji kelayakan.
"Mereka (Antaredja) akan masuk skema kemitraan pemerintah dan badan usaha. Jadi ada beberapa poin penting seperti outline business case dan final business case yang mereka siapkan. Itu sekarang kami tunggu," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.
Proyek Jalan Tol Bawah Tanah itu akan menelan biaya sekitar Rp 40 triliun, dan tidak menggunakan APBD DKI.
"Ini menarik karena US$ 3 miliar yang dikucurkan proyek ini tanpa APBD, feasibility study dilakukan oleh swasta. Dengan kerja sama ini, kita harapkan bisa mengurai kemacetan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, atasi masalah banjir, menambah energi di Jakarta," papar Sandi.
Jalan Tol Bawah Tanah itu nantinya terdiri dari dua ruas, yaitu ruas Balaikambang-Manggarai dan ruas Ulujami-Tanah Abang.
Adapun skema kerja sama antara Pemprov DKI dan PT Antaredja dilakukan melalui kerja sama antara PT Antaredja dan Badan Usaha PT Jakarta Toll Development.
Advertisement
