Mendagri: Pilkada Serentak Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan tahun politik 2018 akan membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 22 Jan 2018, 16:50 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kiri) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Menurut Tjahjo, pihaknya dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa adanya gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tahun ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, memang pelaksanaan pilkada serentak tersebut lebih boros dibanding pilkada biasa.

Tjahjo menjelaskan, gelaran pilkada serentak membuat konsumsi meningkat. Peningkatan tersebut melalui pembelian atribut kampanye secara bersamaan yang diproduksi usaha kecil dan menengah. Dengan adanya produksi massal ini akan mendorong‎ pertumbuhan ekonomi.

"Harusnya dengan pilkada itu pertumbuhan daerah akan meningkat. Orang bikin kaus buat kampanye, sektor-sektor kecil itu ada pertumbuhan yang bagus. Harusnya begitu,‎" kata Tjahjo, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (21/1/2018).

Tjahjo juga menyatakan, biaya yang dikeluarkan pada pilkada serentak jauh lebih besar atau lebih boros jika dibandingkan dengan pilkada yang diselenggarakan sendiri-sendiri. Namun memang, dengan pemborosan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

"Pilkada serentak itu justru yang kami tangkap tidak efisien, semakin tinggi biayanya dibandingkan pilkada satuan. Tapi semakin tumbuh ekonomi," tuturnya.

Tjahjo mengkui, perkiraannya dalam pilkada serentak meleset, karena ajang pesta demokrasi tersebut tidak lebih hemat, tetapi justru lebih boros.

"‎Dengan pilkada serentak karena harusnya (biaya) semakin kecil, tetapi enggak, malah semakin besar biayanya," tutup Tjahjo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Tak Merata

ilustrasi pilkada serentak

Sebelumnya, banyak pihak beranggapan, kehadiran tahun politik di 2018 akan turut menggerakkan perekonomian, semisal timbulnya produksi barang untuk kegiatan kampanye.

Namun begitu, Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat menyatakan, keuntungan tersebut hanya bisa dinikmati sebagian pihak saja.

Dia menegaskan, peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kampanye telah membuat kegiatan 'belanja politik' tidak berkembang, dan tidak merata secara distribusi ekonomi.

"Peraturan mengenai atribut kampanye sudah ditetapkan oleh KPU, cuma boleh kaus, mug, pin, payung, barang-barang seperti itu saja. Sentra pembuatannya juga kan terpusat, kalau tidak di Jakarta ya Bandung," keluhnya di Balai Sarwono pada Rabu (10/1/2018).

"Itu seperti tidak memberdayakan industri lokal yang ada di daerah. Nilai ekonominya tidak besar, kecuali yang sifatnya sumber daya manusia," tambahnya.

Dia juga menilai, dampak ekonomi di tahun politik ini belum dapat merata secara nasional, karena hanya terpusat di titik-titik tertentu yang secara kegiatan kampanye memang besar layaknya di Pulau Jawa.

"Belanja politik itu jadinya hanya terpusat di tempat-tempat seperti (Pasar) Senen, Blok M, atau Bandung. Apakah kita bisa melihat itu sebagai proses (kegiatan ekonomi)? Ya hanya untuk sebagian pihak saja," ujar Hasan.


Jumlah Uang Beredar Naik 10 Persen Saat Tahun Politik

ilustrasi Pilkada serentak

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, tahun politik 2018 akan membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Itu lantaran jumlah uang beredar akan meningkat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018.

Enggartiasto Lukita menuturkan, masuknya tahun politik bukan suatu yang perlu dikhawatirkan. Sebab, dengan banyaknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka akan membuat banyak uang yang digelontorkan oleh para kandidat yang bertarung dalam 171 pilkada di tahun ini.

"Ini tahun politik uang beredar cukup banyak. Kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran. Begitu selesai mulai pendaftaran (pasangan calon), orang banyak kumpul. ‎Walaupun katanya jangan kirim sembako, tapi tidak usah dengan sembako, ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi, ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Bahkan, lanjut Enggar, jumlah uang beredar di tahun ini akan meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Uang beredar tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga akan menggerakkan kegiatan ekonomi perdagangan.

"Diprediksi oleh BI kalau tidak salah ada 10 persen peningkatan uang kartal. Jadi mulai bulan depan pasti meningkat. Saya pernah jadi caleg tiga periode, kita ngumpulin makanan, mulai dari jagung rebus dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir," kata dia.

Namun, dampak positif dari Pilkada ini akan dirasakan jika gelaran pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Enggar mengimbau agar masyarakat bisa menjaga stabilitas kondisi keamanan dan politik di dalam negeri.

"Dan kalau ini berjalan dengan baik di tahun politik ini, investasi akan masuk, dan loncat pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya