Penyandang Disabilitas Sambangi KPU Minta Revisi SK

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau Disabilitas (PPUA Penca) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Kedatangan mereka untuk meminta revisi soal Surat Keputusan atau SK KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Terkait dengan penerbitan SK tersebut, PPUA Penca sebagai lembaga advokasi hak-hak sipil dan politik penyandang disabilitas di Indonesia menyatakan keberatan dan mendesak KPU melakukan revisi dengan segera," ujar Ketua I PPUA Penca Heppy Sebayang di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Dia menjelaskan, seharusnya dalam menentukan standar mampu jasmani dan rohani, KPU berpegang pada prinsip yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) yang sudah ada.

"KPU seharusnya berpegang kepada prinsip yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas," tegas Heppy.

Senada dengan Heppy, Ketua Umum PPUA Penca Ariani Soekanwo juga menyampaikan keberatannya kepada KPU.

"Sebenarnya KPU itu sudah mengakomodasi hak-hak disabilitas, untuk hak memilih, dipilih, dan menjadi penyelenggara pemilu, dan semua peraturannya sebetulnya sudah sinkron," kata Ariani.