Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu, terdiri dari Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), meminta restrukturisasi jumlah direksi dalam instansinya. Mereka mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk bertindak.
"Direksi saat ini 9, sebelumnya hanya 6. Jumlah direksi ini tidak sejalan dengan komitmen efisiensi," jelas Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan dalam jumpa pers di Resto Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Sembilan direksi tersebut dijabarkan, yaitu Direktur utama, Direktur keuangan, Direktur operasi, Direktur teknik, Direkrur Marketing, Direktur personalia, Direktur Produksi, Direktur Kargo, dan Direktur Servis.
Baca Juga
Advertisement
"Harusnya produksi, kargo, dan servis itu perlu restukturisasi, jadi perlu dievaluasi," tegas dia.
Serikat menilai, direksi terlalu banyak tidak diimbangi hasil peningkatan kerja. Terlebih, adanya penambahan armada tidak diikuti kemampuan manajemen PT Garuda Indonesia Tbk soal penjualan produk penumpang dan kargo.
"Data Analyst Meeting Q3 2017 mencatat peningkatan pendapatan hanya 8,6 persen, sementara peningkatan biaya 12,6 persen," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pekerja Minta Garuda Indonesia Benahi Manajemen
Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu mengkritisi beberapa kebijakan direksi. Mereka meminta adanya pembenahan manajemen perusahaan secara besar-besaran.
Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, hal pertama yang dikritisi serikat pekerja adalah program efisiensi yang dilakukan perusahaan cenderung sangat sporadis.
Pekerja menilai, langkah pemotongan sangat mengganggu kegiatan operasional. "Kami serikat pekerja Garuda Indonesia bersatu yeng terdiri dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia dan asosiasi pilot Garuda sangat mendukung pembenahan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN pada Garuda Indonesia," kata Ahmad Irfan, di Jakarta, Selasa (21/1/2018).
Namun, dia mempertanyakan beberapa hal yang dinilai tidak tepat. Seperti pemborosan biaya organisasi. Ini terlihat dari jumlah direksi yang saat ini sebanyak sembilan orang dari sebelumnya hanya 6 orang.
Penambahan Direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi. "Penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya," tutur Ahmad.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono mengungkapkan, keputusan direksi yang dinilai kurang tepat lainnya adalah penambahan armada yang tidak diikuti dengan kemampuan manajemen, untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.
Strategi bisnis ini membuat biaya operasional meningkat lebih tinggi ketimbang pendapatan. "Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen, sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," dia menuturkan.
Akibat beberapa kebijakan direksi, membuat penurunan kinerja operasional Garuda Indonesia, yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan.
"Paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan," dia menandaskan.
Advertisement
