Kemenkeu Tambah Anggaran Pembiayaan Ultra Mikro

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, pembiayaan ultra mikro menyasar orang yang di ujung garis kemiskinan, namun mampu mulai kegiatan ekonomi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 23 Jan 2018, 22:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memantau langsung Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/1/2018). (Reza Efendi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) meningkat anggarannya menjadi Rp 2,5 triliun pada 2018 yang digunakan untuk pembiayaan ekonomi rakyat. Pembiayaan ultra mikro itu naik Rp 1 triliun dari tahun lalu Rp 1,5 triliun.

"Tujuan dari pembiayaan ultra mikro dengan alokasi anggaran senilai Rp 2,5 triliun pada tahun ini, yang sebelumnya pada 2017 sebesar Rp 1,5 triliun, pertama adalah untuk mengkolaborasikan program-program pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan ekonomi rakyat," ujar dia di Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR-RI di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia menjelaskan, UMi adalah suatu program yang merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

"Pesertanya adalah masyarakat yang sangat miskin yang mendapat bantuan pemerintah. Jika sudah lebih mandiri, mereka masuk ultra mikro. Kalau makin berkembang, maka akan masuk ke dalam kelompok segmen kredit usaha rakyat, dan mereka bisa mandiri secara ekonomi," ungkap dia.

Program UMi ini menyasar orang-orang yang berada di ujung garis kemiskinan, namun telah mampu memulai kegiatan ekonomi secara mandiri. Sri Mulyani kemudian mengklasifikasikan, orang yang terima pembiayaan juga tidak sebesar yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Usaha milik mikro yang berada di lapisan terbawah selama ini sangat kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Biasanya, peraturan perbankan tidak memungkinkan masuk ke dalam usaha yang sangat kecil ini," tutur dia.

"Oleh karena itu, usaha mikro ini membuat kebijakan di mana pembiayaan untuk pinjam maksimal sebesar Rp 1-10 juta per debitur, dengan tenggang masa pinjaman 2-24 bulan," tambah dia.

Dia juga turut memaparkan prinsip kebijakan pembiayaan ultra mikro. "Keberadaan UMi ini akan memberdayakan sekaligus memperkuat, tidak hanya sekadar memberi pinjaman, tapi juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dari para pelaku ultra mikro," papar dia.

Terkait pelaksanaan, Kemenkeu masih akan terus mengkajinya. "Untuk UMi ini masih dalam bentuk piloting, masih terus kita review. Apakah skemanya sudah betul, penyalurannya sudah betul, dan juga targetingnya," ucap Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 


Sri Mulyani Pantau Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di Belawan

Menkeu Sri Mulyani memberikan sambutan saat acara penandatangan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalium tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, Jakarta, Jumat (12/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memantau langsung penerapan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dalam pantauan ini, Sri Mulyani berdiskusi langsung dengan para nasabah Program UMi yang penyalurannya melalui PT pegadaian (Persero) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Dari wawancara yang saya lakukan, adanya UMi menjadi salah satu solusi untuk masyarakat yang membutuhkan akses pendanaan. Karena selama ini masyarakat sulit mendapatkan,” katanya di Belawan, Selasa 16 Januari 2018.

Para nasabah Program UMi bercerita, sebenarnya akses pembiayaan cukup banyak di Belawan. Namun tantangannya adalah bunga yang sangat tinggi. hal tersebut justru akan membebani nasabah dalam mengembangkan usaha.

"Saat saya melihat dan berbicara langsung dengan ibu-ibu yang merupakan nasabah dari PNM, mereka semua adalah ibu-ibu yang sangat memiliki sikap dan perilaku untuk membantu ekonomi keluarganya," ungkapnya.

Menkeu menjelaskan, hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, baik dari sisi kemauan ibu-ibu untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Mereka mendapatkan pinjaman dari PNM bersama-sama melakukan akad kredit, kemudian bersama-sama saling mendukung.

“Kebersamaan itu sendiri, nilainya luar biasa bagi masyarakat. Bisa saling menjaga dan saling solider adalah suatu yang bagus, sehingga program UMi menjadi salah satu bentuk fasilitator untuk memberikan kegiatan-kegiatan rutin dan aktif bagi masyarakat,” jelasnya.

Disebutkam Sri Mulyani, di tahun 2018, APBN menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk program UMi. Ada peningkatan dari tahun lalu yang hanya Rp 1,5 triliun, dan diharapkan bisa membantu banyak usaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dari perbankan, karena pinjamannya di bawah Rp 10 juta.

Saat ini Kementerian Keuangan untuk program UMi masuk melalui PNM, Pegadaian, dan Bahana Fentura yang semua tujuannya adalah membantu melalui berbagai kegiatan, baik koperasi maupun langsung kepada masyarakat.

“Sejauh ini, Kementerian Keuangan melihat masih mendapatkan feedback yang positif dengan kehadiran program UMi,” ujarnya.

Sri Mulyani mengaku sangat senang bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap permodalan dan kinerja dari kegiatan mereka juga tetap berjalan lancar, serta kemampuan masyarakat untuk membayar kembali.

“Uang ini tidak untuk dikembalikan ke negara, tetapi bergulir terus. Jadi kalau mereka kembali itu dipakai untuk membantu mereka atau temannya lagi sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama,” ucapnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya