Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim sudah banyak memangkas dan akan terus menyederhanakannya perizinan di sektor energi khususnya mengenai pembangunan pembangkit listrik. Lambatnya perizinan khusus kelistrikan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, untuk mempercepat investasi pembangunan pembangkit listrik, Kementerian ESDM telah melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah penyederhanaan perizinan.
Bahkan, jika ada perizinan yang masih bisa dipangkas, kemungkinan akan terus diakukan.
Baca Juga
Advertisement
"Kami dari Kementerian ESDM sudah banyak memangkas perizinan. Kami juga terus berencana untuk memotong lagi permen-permen yang dirasa mungkin bisa dipotong agar lebih sederhana," kata Arcandra, Rabu (24/1/2018).
Dalam proses pembangunan pembangit listrik, sebagai regulator Kementerian EDM juga bergerak cepat penetapan pasokan bahan bakar pembangkit seperti gas dan batu bara. Selain itu juga membuat harga lebih terjangkau.
"Kami kan regulator untuk listrik. Kami sediakan harga gas terjangkau untuk listrik itu mudahnya aja pemberian alokasi gas , batu bara mulut tambang juga," tuturnya.
Menurut Arcandra, perizinan pembangunan pembangkit listrik tidak hanya di instansinya saja, tetapi juga ada di tempat lain, seperti pemerintah daerah, pembebasan lahan dan Kementerian lembaga lain.
"Ini harus kita lihat perizinan yangg di apakah daerah land clearing atau apa, ini harus kita cermati. Tapi aksi korporasi di PLN, pembebasan lahan dan lainnya kan banyak juga yang lainnya," tutup Arcandra.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Jengkel
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel dengan lambatnya proses perizinan investasi di dalam negeri, khususnya untuk proyek pembangkit listrik. Menurut dia, lambatnya proses perizinan tersebut membuat investor enggan berinvestasi pembangkit listrik di Indonesia.
"Saya tanya lagi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata berapa hari sih dibutuhkan investasi? Investor untuk memproses perizinan baik di pusat maupun di daerah Jakarta. Ini data yang saya terima untuk pembangkit listrik, ini saya jengkel urusan listrik," ujar dia saat membuka Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Untuk pembangkit listrik yang dibangun oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP), sebenarnya sudah bisa 19 hari di tingkat pusat. Namun, untuk perizinan di daerahnya, masih butuh waktu lebih dari 700 hari.
"Yang IPP, di pusat setiap hari saya marahi, saya injak, sekarang bisa 19 hari. Di daerah mohon maaf, masih 775 hari. Sekarang kita blak-blakan sama kita buka semuanya. Artinya ada problem di daerah," kata dia.
Lamanya proses perizinan tersebut, lanjut Jokowi, membuat investor yang tadinya sangat ingin investasi di Indonesia, membatalkan niatnya. Hal ini menjadi sebuah kerugian besar bagi Indonesia.
"Ini karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara urusan perizinan," tandas dia.
Advertisement
