Liputan6.com, Jakarta - Munculnya anggaran pembangunan lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini membuat geger. Wakil Gubernur Sandiaga Uno sendiri mengaku kaget dengan munculnya anggaran lift.
"Justru masuk penganggaran yang awal-awal yang bikin kita kaget, ini pelajaran juga buat kita," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Advertisement
Sandiaga pun mengatakan, akan lebih hati-hati dan mengantisipasi agar tidak ada lagi anggaran siluman nantinya. Pengadaan lift itu sendiri tidak melalui proses lelang.
"Ya kita sekarang sistem alert ya di semua, karena ini SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)," ucap Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini pun membentuk tim yang mengurus penyerapan anggaran untuk mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memasukkan rencana penyerapan anggaran atau yang berisi pelelangan ke dalam sistem.
Dia didapuk sebagai penanggung jawab bersama Sekda Pemprov DKI Jakarta dalam tim tersebut.
"Pengarahnya Pak Gubernur, ketua tim pelaksananya Pak Oswar (Oswar Muadzin, Deputi Gubernur bagian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup), dan dibantu oleh banyak sekali elemen daripada SKPD dan kepala biro," ujar Sandiaga.
Nantinya, dengan adanya tim ini diharapkan dapat memastikan penyerapan anggaran dilakukan lebih sistematis. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi anggaran siluman ke depannya.
"Jadi tidak lagi menimbulkan kesemrawutan, tidak efisiensi, tidak koordinatif, dan lain sebagainya," pungkas Sandiaga.
Anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas Gubernur DKI sebesar Rp 750 juta dan masuk ke dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.
Anggaran Dihapus
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengadaan lift itu bukan usulan dirinya, melainkan dari Dinas Cipta Karya. Selain itu, menurut dia, renovasi tidak diperlukan sehingga anggaran tersebut akan dihapus dari APBDP 2018.
"Jadi yang muncul dan saya garis bawahi kita instruksi, tidak ada arahan dan karena itu, ini (pembangunan lift) supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan. Nanti di APBDP dihilangkan,” kata Anies Baswedan di kantor MRT Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Anies mengaku justru berterima kasih sudah diberi tahu adanya temuan anggaran tersebut. Diketahui, anggaran lift termasuk dalam anggaran renovasi rumah dinas sebesar Rp 2,4 miliar.
"Saya terima kasih itu muncul, jadi kemudian kita tahu. Karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain dan Pak Sekda cerita ini beberapa kali ada inisiatif renovasi renovasi banyak fasilitas," kata dia.
Kepala Dinas Cipta Karya Benny Agus Chandra membenarkan hal itu. Ia mengungkap latar belakang pengadaan lift di rumah dinas Anies.
"Alasannya untuk meningkatkan kenyamanan rumah dinas gubernur sebagai rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta, di mana akses terhadap difabel juga diperhatikan," kata Benny saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Rumah dinas itu memiliki dua lantai. Pengadaan lift dalam satu paket perbaikan dengan biaya total Rp 2,4 miliar.
Benny mengklaim pengadaan lift tersebut tidak tiba-tiba. Penganggaran sudah dimasukkan di anggaran renovasi rumah dinas.
"Sejak awal memang sudah direncanakan," ucapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
