Liputan6.com, Gorontalo - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian enggan mengomentari soal rencana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan merekrut dua perwira Mabes Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Mantan Kapolda Papua itu memilih tidak menjawab pertanyaan seputar pro dan kontra rencana penjabat gubernur.
Advertisement
Dua jenderal polisi itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
"Masalah SPN saja, karena itu (soal penjabat gubernur) nanti ditanya, dan sudah dibicarakan di Jakarta saja," kata Tito usai meresmikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo pada Jumat, 26 Januari 2018.
Usai berjabat tangan dengan sejumlah pimpinan daerah, Kapolri Tito Karnavian pun langsung meninggalkan lokasi peresmian SPN didampingi Kapolda Gorontalo dan Brigjenpol Rahmad Fudail.
Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri memiliki agenda utama meresmikan SPN Polda Gorontalo, yang menghabiskan anggaran Rp 31 miliar. Anggaran itu tidak berasal dari Mabes Polri, melainkan dari dana swadaya, baik pemda provinsi, kabupaten, dan kota di Gorontalo.
Menurut Tito, Gorontalo menjadi satu-satunya daerah yang membangun SPN dengan mandiri tanpa membebani anggaran Mabes Polri.
"Rata-rata di tempat lain saya temukan membangun sekolah untuk pendidikan, selalu meminta dananya ke Mabes Polri. Sehingga ini menjadi beban bagi saya sebagai pimpinan Polri. Namun, satu-satunya polda yang membangun dengan mandiri hanyalah di Gorontalo ini," urai Tito.
Tito juga membuka peluang bagi instansi mana pun yang hendak memanfaatan gedung SPN tersebut untuk kegiatan lain, selama tidak dipergunakan untuk pendidikan polisi. Untuk itu, pada 2018, Mabes Polri telah menyiapkan anggaran Rp 62 miliar untuk melanjutkan pembangunan beberapa gedung yang tersisa.
Munculnya Nama 2 Jenderal
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan bagaimana dua nama jenderal polisi, Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin, muncul untuk menjadi penjabat gubernur di dua provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018.
Irjen M Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan lengser 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018. Sementara 27 Juni akan dilakukan pencoblosan, dan 28 Juni sampai 9 Juli adalah proses rekapitulasinya.
"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri, kemarin (2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu (untuk di Sulawesi Barat). Sekarang, sementara saya butuh dua nama, siapa Pak (Kapolri) kira-kira. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," beber Tjahjo, Kamis 25 Januari 2018.
Dia menuturkan, Kemendagri tidak mungkin melepas pejabat Eselon I Kemendagri untuk 17 Provinsi.
"Kalau semua dilepas kosong Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta Kepolisian dan Menteri Polhukam," tutur Tjahjo.
Soal bukan Sekretaris Daerah yang ditunjuk, adalah untuk menjaga netralitas ASN atau PNS. Karenanya diambil dari Polri.
"Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/Polri, ya enggak ada masalah. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen, Eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari Kejaksaan," Tjahjo menjelaskan.
Intinya, dia menambahkan, semuanya demi menjaga keamanan. Khususnya di daerah rawan. Karena sebagai Mendagri bertanggungjawab menjaga stabilitas tata kelola pemerintahkan.
"Apa pun, tanggung jawab untuk stabilitas tata kelola pemerintahan. Kan saya sebagai Mendagri. Untuk memetakan kondisi saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam. Menurut saya tidak ada masalah," pungkas Tjahjo.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
