Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan RI Prof Dr dr Nila Djuwita F Moeloek, SpM (K) mengakui banyaknya kendala yang dihadapi dalam menangani KLB campak dan gizi buruk yang terjadi di Papua, tepatnya di Kabupaten Asmat. Beberapa infrastruktur yang ada di Papua dikatakan belum semuanya dapat berjalan optimal. Salah satunya terkait dengan Flying Health Care (FHC).
Hal tersebut diungkap oleh Nila dalam forum bertajuk "Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Papua" di Medan Merdeka 9, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, turut hadir sebagai pembicara, Menteri Sosial RI, Kapuspen TNI, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, dan Plt Direktur Jenderal Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
Advertisement
"FHC memang sudah ada sampai Asmat, tapi baru sampai kota saja," ujar Nila pada forum tersebut, Senin (29/1/2018).
Hal ini karena kampung-kampung yang sulit dijangkau oleh FHC. Namun demikian, Nila menegaskan pihaknya akan memperluas jangkauan dari FHC hingga menyentuh pedalaman di daratan Papua. Tak hanya itu, Kemenkes akan memperluas jangkauan antisipasi terhadap kabupaten lainnya di Papua yang berpotensi terjadi KLB, seperti di Kabupaten Asmat.
Hingga 24 Januari 2018, tim kesehatan terpadu mencatat 70 orang meninggal dalam KLB campak di Asmat tersebut.
Saksikan juga video berikut ini:
Kepentingan Bersama
Menteri Sosial RI, Idrus Marham, mengungkapkan, dalam menangani kasus kesejahteraan Papua, tidak perlu ada pihak yang saling menyalahkan satu sama lain.
Idrus beranggapan bahwa permasalahan ini adalah kepentingan bersama, bukan bentuk politisasi.
"Jangan kita cari siapa yang salah, tapi jangan juga kita merasa sok jadi pahlawan," tutup Idrus.
Advertisement
