Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat berencana melaporkan pengacara terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya. Demokrat menilai pernyataan Firman mencemarkan nama baik ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kemarin tim divisi hukum ada rencana seperti itu ya," ujar Juru Bicara Demokrat Imelda Sari, ketika dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Advertisement
Namun, dia mengaku tidak tahu kapan rencana tersebut dilaksanakan.
Sementara itu, Firman Wijaya belum memberikan tanggapan atas hal ini. "Saya masih rapat," kata pengacara Setya Novanto itu ketika dihubungi.
Ini bermula dari pernyataan tim pengacara Setya Novanto yang menyebut proyek e-KTP adalah milik pemerintahan SBY.
Karena itu, saat sidang berjalan, tim penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya bertanya kepada saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Demokrat soal ini.
Sidang
Pada sidang Kamis, 25 Januari 2018, Firman Wijaya bertanya kepada Mirwan Amir, apakah proyek e-KTP ada kaitannya dengan pemenangan Pemilu 2009.
"Memang itu program dari pemerintah," ujar Mirwan menjawab pertanyaan Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Kemudian, Firman mempertegas dengan menanyakan siapa pemegang pemerintahan pada 2009. Dengan tegas Mirwan menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat.
"Susilo Bambang Yudhoyono," kata dia.
Firman kembali bertanya apakah Mirwan Amir sempat mendapat intervensi terkait program e-KTP. Mirwan menjawab tidak. Kemudian, Firman bertanya kembali apakah Mirwan sempat berkomunikasi dengan SBY soal e-KTP.
"Tidak pernah, tapi saya dengar saran dari Pak Yusnan Solihin bahwa program e-KTP ini ada masalah. Karena itu Pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah. Saya juga percaya dengan Pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik, jangan dilanjutkan," kata dia.
Mirwan menyebutkan, Yusnan Solihin, yang merupakan pengusaha sekaligus politikus Partai Gerindra sudah melihat kejanggalan dalam proses e-KTP. Berdasarkan pernyataan Yusnan, Mirwan mengaku sudah menyampaikan kejanggalan e-KTP kepada SBY.
"Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata dia.
Mirwan mengaku menyampaikan hal tesebut langsung kepada SBY di Cikeas. Namun, SBY memerintahkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini untuk menuju Pilkada, jadi proyek ini harus jalan terus," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
