JK: Penjabat Gubernur dari Polri Tidak Harus, Tapi Boleh

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penjabat gubernur boleh-boleh saja merupakan perwira tinggi Polri. Menurut dia, pernah ada penjabat gubernur dari Polri, dan tidak masalah.

"Tentu tidak harus. Tapi juga boleh. Karena beberapa tahun lalu, tiga tahun lalu itu di Sulawesi Barat. Saya ingat benar itu Polri penjabatnya. Dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Artinya, tidak harus, tapi boleh," ucap Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Menurut dia, nanti akan dipertimbangkan psikologi keadaan wilayah yang rencananya akan diisi oleh perwira Polri. Daerah yang akan diisi penjabat gubernur dari Polri adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Tergantung psikologinya gimana. Ini soal kebijakan, jadi biar nanti Presiden mengambil kebijakannya," kata pria yang kerap disapa JK ini.

Dia menuturkan, dalam undang-undang, sebenarnya sudah diatur secara teknis mengenai aturan penjabat gubernur. Salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 201 Ayat (10).

UU tersebut menyebut "Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Itu boleh memang aturan itu mengatakan setingkat Eselon I. Memang ada persamaan Eselon I di Polri pangkat berapa, ada memang rumusnya itu. Berarti bintang 2 sama dengan Eselon I," ungkap JK.

JK menegaskan, secara umum perwira Polri boleh menjadi penjabat gubernur. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah saja mengingat ada calon yang juga berasal dari instansi Polri.

"Ya itulah, masalah psikologisnya di lokal. Tapi secara umum boleh. Tinggal kebijakan aja," tandas JK.