Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mewujudkan komitmen menata sektor energi dan mineral di seluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan energi berkeadilan.
Salah satu yang dilakukan adalah pemangkasan perizinan dan program pemerataan infrastruktur, agar energi semakin mudah dijangkau dan harga yang makin kompetitif. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan hal itu, dalam diskusi Indonesia Roundtable Series bersama pemimpin Bloomberg di London.
Jonan mengungkapkan, Kementerian ESDM telah menyederhanakan perizinan dari 104 menjadi enam perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas). Sementara, sektor mineral dan batu bara (minerba) kini hanya ada enam perizinan dari sebelumnya 117 perizinan, 5 perizinan bagi sektor ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan (EBT) menyisakan 10 perizinan.
Baca Juga
Advertisement
"Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma enam izin dari sebelumnya 104 perizinan. Kami akan terus memangkas dan mempermudah perizinannya," kata Jonan (31/1/2018).
Kemudahan perizinan membuat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga mengalami kemajuan pada dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan 70 kontrak penandatangan jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) berbasis EBT dengan kapasitas lebih dari 1,2 GW. Kemajuan ini berdampak pada terlampuinya target rasio elektrifikasi pada akhir 2017 mencapai 95,4 peren, naik dari pencapaian sebesar 91,2 pada 2016.
Jonan melanjutkan, beberapa kebijakan strategis lain diimplementasikan oleh pemerintah untuk mereformasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Indonesia, seperti penggunaan skema gross split bagi hulu migas hingga implementasi bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga yang memberikan harga BBM sama di seluruh wilayah Indonesia.
Jonan mengungkapkan, tujuan kebijakan tersebut agar harga BBM di seluruh wilayah Indonesia sama dengan di Pulau Jawa, terutama di Papua dan Papua Barat.
Jonan menuturkan, akan ada 33 kabupaten yang akan dibangun lembaga penyalur BBM hingga 2019. "Tahun 2017 lalu total sudah ada 57 titik BBM Satu Harga sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Dari total tersebut, 16 titik berada di Papua dan Papua Barat," ujar Jonan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Selanjutnya: Jaringan Gas Kota
Selain kebijakan BBM satu harga, di sektor migas pembangunan di Papua juga melalui pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Kota sepanjang 3.898 Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Sorong. Direncanakan tahun 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di dua lokasi dengan 11.500 SR.
Pada subsektor ketenagalistrikan, komitmen Kementerian ESDM sangat besar di Indonesia Timur. Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 Mega Watt (MW) rampung hingga 2019.
Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019. Terobosan kebijakan lain untuk meningkatkan akses listrik di wilayah Timur Indonesia bertumpu pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan membagikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada sekitar 250 ribu rumah di 20 provinsi.
LTSHE telah menerangi 79.564 rumah di lima provinsi dan pemerintah menargetkan akan memberikan LTHSE pada 2018 dua kali lipat dari 2017, yakni sebanyak 175.782 unit.
Jonan menegaskan, kembali kebijakan prioritas bagi Papua dan Papua Barat adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, BBM Satu Harga adalah wujud keadilan sosial dan bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia," tutur Jonan.
Advertisement
