Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengevaluasi penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hal tersebut menyusul adanya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, dana otsus Papua sebenarnya telah disalurkan sejak beberapa tahun lalu. Namun, Kemenkeu bisa melakukan evaluasi jika dana tersebut dinilai tidak efektif dalam hal penggunaannya.
Dia menuturkan jika dana otsus Papua sudah diberikan beberapa tahun. Namun untuk melihat efektivitas penggunaan dana ini, harus dilihat secara holistik.
Baca Juga
Advertisement
"Dari alokasinya, penggunaannya, dan kita selalu mengatakan bahwa tidak hanya input base, tapi juga output impact base. Impact-nya apa?. Otsus Papua kan dananya sudah cukup lama ini. Jadi kita lihat secara komprehensif, ini biasa lah evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat termasuk tambahan dana untuk infrastrukturnya. Kita juga lihat secara holistiknya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Menurut dia, jika terbukti tidak efekif, dana tersebut bisa saja dipotong. Namun hal tersebut harus melalui persetujuan DPR lantaran dananya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nanti kita lihat DPR, ini kan hak pemerintah daerah dan ini ada dasar undang-undangnya. Kita enggak bisa main potong gitu saja. Ada ngomong dengan DPR. Kalau misalnya dipanggil dengan DPR, ditanyakan kinerja, output apa, outcome seperti apa, kan ini harus dilakukan. Kalau sampai pemotongan, ini harus dibicarakan dengan DPR, karena ini masuk hak APBN," dia menuturkan.
Mardiasmo menyatakan, evaluasi ini bukan hanya dilakukan oleh Kemenkeu, tetapi juga oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Nantinya hasil evaluasi tersebut akan dibahas agar Papua bisa memperbaiki penggunaan dana otsus tersebut.
"Kita lakukan overall, masing-masing K/L melihat. Dan di dalam evaluasi ini kan ada dana yang masuk ke APBD dan ada dana di luar APBD dari K/L. Namanya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Masing-masing evaluasi, termasuk Kemenkes apa ada dana ke Papua demi memperbaiki ini," dia menandaskan.
Menkes: Ada 10 Daerah Rawan KLB Campak di Papua
KLB Campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat hingga kini masih menyita perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah.
Bahkan, Forum Merdeka Barat 9 membahasnya secara khusus dengan tajuk "Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua". Salah satu pembicara dalam acara ini adalah Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K).
Dalam paparannya, Nila menjelaskan penanganan terhadap KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat masih terus dilakukan. Namun demikian, saat kunjungan ke tanah Papua, dirinya bersama staf menemukan adanya beberapa daerah yang juga berpotensi mengalami KLB.
"Ada Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan beberapa daerah yang memang sulit dijangkau," sebut Nila pada wartawan, Senin (29/1/2018).
Nila mengatakan dia sempat mengetahui ada beberapa daerah belum mendapatkan imunisasi, sehingga rawan KLB. Oleh sebab itu, dia sempat mengumpulkan kepala dinas dari daerah tersebut.
"Kami perintahkan mereka untuk menyisir daerah, dan Alhamdulillah sempat membaik, tapi tetap harus dilakukan," jelas Nila.
Turut hadir sebagai pembicara pada forum ini Menteri Sosial RI Idrus Marham, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Plt. Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indrajari, dan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho.
Saksikan juga video berikut ini:
Advertisement
