Baleg: RUU Penyiaran Dipaksa ke Paripurna Bisa Langgar Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengatakan, Pimpinan DPR tidak bisa memaksakan membawa RUU Penyiaran ke paripurna dewan. Sebab, Baleg DPR belum menemukan titik temu tentang penerapan single mux atau multi mux dalam RUU Penyiaran.

Pernyataan itu terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menyatakan akan tetap memparipurnakan RUU Penyiaran, meski Baleg belum melakukan rapat pleno.

"Sebagai pimpinan baleg tentunya meluruskan dan mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Karena kalau itu dipaksakan, maka setidak-tidaknya ada dua UU yang dilanggar," kata Firman di Kawasan Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

UU tersebut kata Firman, terdiri dari UU Nomor 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan UU dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib serta peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan UU.

Menurut dia, biar bagaimanapun suatu undang-undang yang dihasilkan haruslah memberi keadilan bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah ataupun stasiun televisi swasta.

"Undang-undang itu kan harus berikan suatu rasa keadilan, artinya bahwa tidak ada diskriminasi," jelas Firman.

Dia mengatakan, penerapan single mux dan multi mux yang masih jadi pembahasan di RUU Penyiaran tidak boleh dimonopoli pihak mana pun.

"Kalau alasannya frekuensi itu tidak boleh dimonopoli, ya tentunya lembaga pemerintah enggak bisa monopoli karena bagi dunia penyiaran yang sudah eksis harus dipertahankan keberadaannya," papar Firman.