Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada proyek pembangunan tiga bendungan yang tertunda pada 2017. Hal itu lantaran terkendala pembebasan lahan, efisiensi dan penundaan penggunaan pinjaman luar negeri.
Kementerian PUPR sendiri sudah menyerap anggaran 2017 mencapai 91,24 persen dari alokasi sebesar Rp 106,25 triliun. Sementara, realisasi fisik mencapai 93,66 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, meski realisasi anggaran dan fisik di atas 90 persen, terdapat beberapa pembangunan yang tertunda.
"Seluruh pekerjaan yang telah terkontrak sudah selesai. Namun demikian masih terdapat pekerjaan yang tertunda pembangunannya seperti pembangunan 3 bendungan. Penyebab lainnya adalah adanya anggaran lahan tidak terserap terkendala pembebasan lahan, sisa lelang sebagai efisiensi, penundaan penggunaan pinjaman luar negeri dan gagal lelang," kata Basuki dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Baca Juga
Advertisement
Tiga bendungan yang tertunda pembangunannya yakni Sidan di Bali, Bener di Jawa Tengah, dan Tigadihaji di Sumatera Selatan.
Basuki mengatakan, pihaknya meminta untuk dilakukan value engineering oleh Komisi Keamanan Bendungan bekerjasama dengan pihak Jepang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui biaya pembangunan yang paling efisien. Ketiga bendungan tersebut akan dibangun pada kuartal I 2018.
Basuki mengatakan, pihaknya tak mengubah target pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet tidak boleh merubah target. Kita harus terus berupaya keras untuk tercapainya target yang sudah ditetapkan serta mengurangi risiko kegagalan," ujar Basuki.
Secara rinci capaian tahun 2017 yakni pembangunan jalan sepanjang 778 km dengan capaian 712 km. Kemudian, pembangunan jembatan 8.648 m dengan capaian 9.473 m. Itu termasuk 14 unit jembatan gantung. Lalu, dari target tol yang beroperasi 392 km tercapai 156,6 km.
"Beberapa jalan tol yang sudah rampung tertunda peresmiannya di bulan Januari dan Februari 2018. Sumber pendanaan dari 156,6 km jalan tol yang beroperasi tahun 2017, sepanjang 20,5 km dari APBN dan 135,1 km dari non APBN," jelas dia.
Selanjutnya, untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional pemerintah membangun 39 bendungan. 36 bendungan di antaranya sudah dimulai dan dalam tahap konstruksi.
Di sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan dukungan pembiayaan. Target rusun 13.253 unit tercapai 13.251 unit, target rumah khusus 5.038 unit tercapai 5.047 unit, target rumah swadaya 110.000 tercapai 112.732 unit.
Sedangkan target dukungan pembiayaan melalui Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) 331.623 unit tercapai 255.093 unit. Lalu, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari target 278.000 unit tercapai 206.596 unit.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kementerian PUPR Tawarkan Bendungan Jambo Aye ke Swasta
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menawarkan kerja sama pada proyek Bendungan Jambo Aye di Aceh melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Harapannya, kerja sama tersebut bakal terlaksana pada tahun ini.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, proyek ini memiliki nilai komersial karena memiliki potensi penghasil listrik. Kapasitas listrik diproyeksikan sebesar 106 megawatt (MW).
"Kita mau coba (KPBU) satu bendungan yang di Jambo Aye di Aceh. Itu mau kita coba, karena listriknya cukup besar dan investor juga minat," kata dia Kementerian PUPR Jakarta, Senin 29 Januari 2018.
Dia mengatakan, investor dari China dan Korea Selatan menyatakan minat untuk turut serta dalam pembangunan bendungan tersebut. Saat ini, pemerintah tengah berkomunikasi dengan calon investor itu.
"Biasanya mereka minta profil, kita berikan mereka, mereka pelajari dulu. Tapi ada satu potensi yang bisa kita berikan," dia menambahkan.
Imam melanjutkan, nilai investasi untuk Bendungan Jambo Aye sekitar Rp 4 triliun. Nilai tersebut hanya konstruksi, belum pada nilai tanah.
"Tanahnya belum. Tanahnya bisa masuk LMAN, bisa tidak. Nanti kita bicarakan," ungkap Imam.
Advertisement
