Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bertemu delegasi Organisation Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi di kantornya, Bina Graha, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.
Pertemuan ini membahas langkah awal dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank, yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2018 mendatang.
Advertisement
Kepada OECD Moeldoko menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK telah mengambil 15 paket kebijakan ekonomi. Dengan paket-paket itu mempunyai efek positif, yakni bergairahnya investasi.
"Presiden secara tegas menyatakan kita harus mempercepat dan meningkatkan ekspor dan menaikkan pertumbuhan investasi,” kata Moeldoko melalui pesan tertulis, Kamis (1/2/2018).
Moeldoko mengatakan, dalam hal kemudahan berinvestasi, berdasarkan laporan terakhir Indonesia berada di peringkat ke-72, meningkat dari peringkat ke-91 pada tahun sebelumnya.
"Tiga lembaga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service, juga telah memasukkan Indonesia ke dalam status layak investasi," paparnya.
Persoalan keamanan, Moeldoko memberi jaminan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait hal itu. Meski pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak.
"Indonesia sangat aman. Bangsa Indonesia sudah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi," tegas Moeldoko.
Bawa Sentimen Positif ke Dunia Internasional
Dia meyakinkan OECD, bahwa Indonesia sangat layak untuk menjadi tempat berinvestasi. Moeldoko berharap, OECD bisa membawa sentimen positif ke dunia internasional.
"Kehadiran dan dukungan OECD sangat diperlukan, supaya Indonesia mendapatkan pandangan, koreksi, kritik, dan masukan dari luar. Supaya kebijakan yang diambil menjadi lebih baik," jelasnya.
Kerja sama antara OECD dan Indonesia, rencananya akan diperkuat dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dan OECD di Tokyo pada bulan Maret 2018.
Pada kesempatan tersebut, pemerintahan berkesempatan menunjukkan kemajuan reformasi yang dicapai dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikerjakan bersama.
Dari empat bidang kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan OECD, juga menetapkan pada empat fokus utama. Misalnya saja, kebijakan perpajakan yakni Base Erosion and Profit Shifting-BEPS.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
Advertisement
