Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini agar produk dari UMKM bisa bersaing dengan produk asing dan dipasarkan di situs jual beli online (e-commerce).
Rosan mengatakan, selama ini baru 6 persen-7 persen saja produk yang dijual di e-commerce merupakan produksi UMKM lokal. Sedangkan sisanya, yaitu 93 persen merupakan produk yang berasal dari luar negeri alias impor.
"UMKM kita kontribusi dalam perdagangan online Indonesia berdasarkan data 2018 hanya 6 persen-7 persen. Ini cukup riskan," ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Rosan, keberadaan e-commerce memang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Namun demikian, Kadin tidak ingin jika e-commerce ini justru membuka ruang bagi produk-produk impor untuk membanjiri Indonesia.
"Jangan sampai keberadaan e-commerce secara tidak langsung memasarkan atau mempromosikan produk luar negeri. karena 93 persen produk yang dijual melalui online market itu luar negeri. Di satu sisi kita ingin menekan defisit neraca perdagangan kita, di satu sisi dengan online ini kita senang, tapi harus diwaspadai juga. Jangan sampai volume perdagangan besar tapi kontribusi UMKM produknya semakin kecil," jelas dia.
Oleh sebab itu, lanjut Rosan, pemerintah diminta segera merumuskan kebijakan yang ampuh untuk mendorong daya saing produk UMKM lokal. Dengan demikian, produk tersebut bisa lebih banyak dipasarkan di situs jual beli online.
"Ini harus ada tindakan menyeluruh dan komprehensif dari pemerintah, dunia usaha. Ini yang saya mau bangkitkan supaya kebijakan pemerintah juga memikirkan UMKM masuk dalam ekosistem perdagangan di Indonesia," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perintah Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menelusuri produk-produk yang dijual pada situs jual-beli online. Sebab, jangan sampai jika barang-barang tersebut lebih banyak berasal dari luar negeri alias impor.
Menurut dia, jangan sampai karena memberikan ruang kepada para pelaku e-commerce, tapi membiarkan produk impor masuk ke Indonesia melalui situs tersebut.
"Jangan sampai kita enggak mengamati, tahu-tahu ada marketplace yang membuka lapaknya, tetapi produknya 100 persen itu dari barang-barang luar. Jadi kita malah kemasukan, cek betul apa yang dijual, barangnya dari mana," ujar dia pada Rabu 31 Januari 2018.
Menurut dia, jika dalam e-commerce tersebut berisi produk-produk dalam negeri, maka Indonesia yang akan mengintervensi pasar global. Namun jika e-commerce ini menjual produk asing, maka Indonesia hanya akan dijadikan pasar.
"Kalau di marketplace besar yang barang-barangnya di situ isinya barang-barang dari dalam negeri silakan, berarti kita mengintervensi pasar luar. Tapi kalau kebalikan, tahu-tahu enggak kelihatan banyak produsen kita yang tutup, hati-hati. Ini ada intervensi yang enggak kelihatan dan bisa dimungkinkan berasal dari perdagangan online yang enggak bisa dilihat detail satu per satu. Hati-hati. Tolong buka lapak-lapak yang ada di online, dibuka semua. Apakah barang kita, apa dari negara lain," jelas dia.
Jokowi menegaskan, pentingnya Kemendag untuk mengetahui asal produk yang dijual pada e-commerce adalah untuk memberi perlindungan bagi konsumen dan produsen di dalam negeri. Jangan sampai produk yang dijual e-commerce berbahaya bagi konsumen dan mematikan industri di dalam negeri.
Advertisement
