Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon gubernur Jawa Barat, Mayjen purn Sudrajat menegaskan tidak ada ongkos politik yang dibebankan kepadanya selama proses Pilkada Jabar 2018 ini. Dia pun mengaku tidak mengetahui lebih lanjut persoalan mahar yang sempat menyerang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya tidak tahu urusan mahar karena pengalaman saya sama sekali (tidak ada). Saya mengatakan saya tidak punya kemampuan logistik dan tidak ada suatu kriteria apapun bahkan untuk diminta kontribusi dalam kontak mahar dan segala macam," ujar Sudrajat di redaksi Liputan6.com, Jakarta, ditulis Sabtu (3/2/2018).
Advertisement
Namun, Sudrajat menyetujui pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa setiap pencalonan politik perlu biaya. Bahkan angka Rp 300 miliar disebut sebagai jumlah yang wajar. Biaya saksi misalnya dari sekitar 80 ribuan TPS di Jawa Barat tentu akan menyedot banyak dana.
"Belum nanti kampanye, belum nanti roadshow, belum nanti ajang itu, ajang ini, pertemuan itu, pertemuan ini, transportasi rombongan dan segala macam. Masuk akal," jelas Sudrajat.
Dalam proses pencalonannya, Sudrajat mengaku seluruh biaya politik akan ditanggung secara gotong royong. "Ongkos semua akan ramai-ramai ditanggung oleh platform politik," tegasnya.
Bukan Daerah Rawan
Sudrajat menyesalkan anggapan yang menyebut Jawa Barat sebagai daerah rawan Pilkada. Anggapan ini muncul setelah pemerintah memutuskan untuk memilih dua perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dengan alasan keamanan.
"Sebagai orang Jawa Barat saya tidak mau ada konotasi Jawa Barat ditaruh seorang jenderal polisi karena takut Jawa Barat akan chaos, Jawa Barat akan seperti Jakarta, ada isu-isu intoleransi. Kalau subjeknya itu saya keberatan," sesal Sudrajat.
Sudrajat menjamin bahwa Jawa Barat akan tetap aman dan damai meskipun sedang mengalami tahun politik. Mayjen Purnawirawan itu berpesan agar Jawa Barat tidak dihantui isu SARA dan sejenisnya yang sering menerpa saat pilkada.
"Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang sangat toleran teduh mereka punya 93 umat Islam yang rahmatan lil alamin. Umat Islam Jawa Barat akan memberikan keteduhan kepada yang nonmuslim, keteduhan kepada yang non-Sunda dan ini saya jamin saya adalah orang Jawa Barat," tegas Sudrajat.
Kendati demikian, Sudrajat tidak mempermasalahkan keputusan permerintah yang memilih dua perwira tinggi Polri untuk mengisi posisi penjabat gubernur. Hanya saja dia mempermasalahkan alasan dibalik pemilihan itu yang mengkhawatirkan Jawa Barat akan goyah hadapi tahun politik.
Peta Pilkada Jawa Barat
Menurut Sudrajat, Jawa Barat merupakan salah satu pilkada yang mengundang perhatian di nasional lantaran Jawa Barat menyumbang 20% suara nasional.
"Jawa Barat ini penduduknya banyak 47 juta orang, daftar pemilihnya 32 juta orang dan ini mengkontribusi 20% daripada suara nasional," tutur Sudrajat. Bahkan, lanjut Sudrajat, Jawa Barat kerap kali dipetakan sebagai peta pilpres 2019.
Selain itu, Jawa Barat juga memegang rekor dengan empat pasangan bakal calon yang mendaftar. Sudrajat menilai hal tersebut merupakan bukti bahwa Jawa Barat memang menarik perhatian para partai pengusung. "Rakyat punya pilihan yang cukup diantara empat calon ini sehingga kita melihat kompetisi ini akan cukup ramai dan menarik," imbuh Sudrajat.
Bakal Cagub Jabar usungan Partai Gerindra ini menilai bahwa ke-4 pasangan calon memiliki kapasitas yang seimbang. "Saya dan Pak Syaikhu, Tb Hasanuddin dengan Anton Charliyan misalnya, Ridwan Kamil dengan Kang Uu, dan Deddy Mizwar dengan Dedi Mulyadi itu semua punya potensi masing-masing," kata Sudrajat.
Setiap pasangan dinilainya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing sehingga pilgub Jabar diharapkan akan berlangsung fair.
"Yang saya harapkan adalah pilkada jawa barat terutama pemilihan gubernur bisa lebih fair, lebih bersih, lebih jujur, dan tidak tergoda dengan demokrasi yang bersifat transaksional dan komersial," ucap Sudrajat.
Advertisement
