Begini Persiapan Demo 20 Ribu Buruh di Istana pada 6 Februari

Sebanyak 20 ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Selasa (6/2/2018).

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Feb 2018, 14:00 WIB
Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)‎ akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Selasa (6/2/2018).

Buruh menuntut pencabutan aturan upah murah, menolak impor beras, dan instruksi pilih pemimpin pro buruh.

Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi ‎menyatakan, KSPI yang terdiri dari sembilan federasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi di Istana Negara pada Selasa depan.

"Aksi ini diikuti sekitar 20 ribu massa buruh dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kami akan menyuarakan tiga isu utama yang kami sebut Tritura, yakni tiga tuntutan buruh dan rakyat," tegas dia saat Konferensi Pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP FSPMI, Riden Hatam Aziz menambahkan ‎aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun FSPMI ke-19 yang jatuh pada 6 Februari.

Demo dipusatkan di Istana Negara untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat."‎Sudah dipastikan tidak kurang dari 20 ribu buruh akan menggelar aksi ini. Kami sudah mendata untuk keperluan bus, seragam dan kami sudah siapkan," kata dia.

Sementara di luar daerah itu, aksi akan digelar serentak di kantor Gubernur masing-masing wilayah. "‎Kami sudah lakukan kunjungan kerja, buruh di 17-18 provinsi juga akan bergerak di tanggal 6 Februari 2018. Aksi serentak menuntut hal yang sama," Riden berujar.


3 tuntutan

Adapun tiga tuntutan yang akan disuarakan buruh, diungkapkan Riden, pertama, cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Kami akan menggelar aksi sampai Pak Jokowi mencabut PP itu," dia menegaskan.

Kedua, tuntutan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sesuai dengan janji kampanye, serta melindungi para petani dengan menolak impor beras dan mengembalikan subsidi listrik karena dianggap tidak berbanding lurus dengan upah yang diterima buruh berdasarkan PP 78 yang hanya berbasis pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Harga beras naik tinggi, anggota kami menjerit. Listrik dicabut, alhasil ada kenaikan sampai lebih dari 100 persen, padahal upah murah tapi kebutuhan pokok harganya tidak terkendali. Belum lagi impor beras, katanya surplus tapi faktanya impor, kasihan petani," ucapnya.

Terakhir, Riden menginstruksikan kepada seluruh buruh jajaran anggota KSPI ‎untuk memilih pemimpin yang pro rakyat dan pro buruh pada pemilihan kepala daerah maupun presiden di periode tahun politik 2018-2019.

"Jangan pilih pemimpin yang tidak pro buruh, tidak pro rakyat. Hanya pencitraan saja, kebijakannya jauh dari panggang dan api," tuturnya.

Riden memastikan bahwa 20 ribu buruh siap berdemo di depan Istana Negara pada Selasa depan. Massa akan berkumpul pukul 10.00 di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka dan akan bergerak ke depan Istana Negara.

"Massa sudah didata. Per hari ini sudah dua atau tiga ribu buruh dari Banten. Kemudian dari Jabar, seperti Bandung, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Cianjur, dan lainnya akan berbondong-bondong datang ke Jakarta sejak subuh," tandas Riden. 

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya